INFOKINI.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penerbitan aturan ini menjadi payung hukum utama untuk mempercepat operasional KDKMP secara terpadu di seluruh Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Direktur Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
“Perpres ini menjadi dasar bagi kita semua untuk mempercepat penyiapan dan pengoperasionalan KDKMP secara tertib dan terkoordinasi,” kata Dudung.
Melalui skema baru ini, pemerintah menjamin setiap gerai KDKMP akan mendapatkan pasokan barang kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Beberapa komoditas utama yang disiapkan mencakup beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, MinyaKita, hingga barang kebutuhan dasar lainnya.
Dudung menekankan bahwa penyaluran komoditas bersubsidi di gerai KDKMP harus tepat sasaran, memiliki ketersediaan stok yang konstan, serta dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Penyelesaian Teknis dan Sistem Pengawasan Integratif
Guna memastikan kesiapan operasional secara penuh, pemerintah saat ini sedang merampungkan sejumlah aspek teknis yang meliputi status KDKMP sebagai titik penyalur resmi, ketersediaan modal kerja, keandalan jaringan logistik dan pergudangan, hingga kesiapan sistem transaksi.
Dudung mengonfirmasi bahwa Surat Keputusan (SK) untuk para manajer koperasi telah diterbitkan, sementara mekanisme penggajian dari Kementerian Keuangan pun telah siap disalurkan. Langkah selanjutnya adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas instansi.
“Saya meminta Kementerian Koperasi bersama Agrinas memastikan KDKMP yang sudah siap diaktifkan untuk segera beroperasi,” tegasnya.
Pemerintah juga menginstruksikan lembaga penyalur utama seperti Bulog, Pertamina, Patra Niaga, Pupuk Indonesia, hingga ID FOOD untuk menjaga kesinambungan rantai pasok dan kelancaran mekanisme pemesanan.
Sebagai bentuk transparansi dan pengawasan, distribusi barang di KDKMP akan dipantau secara real-time melalui sistem Simkopdes. Sistem ini memungkinkan pemerintah mengawasi secara terpadu arus barang masuk, jumlah stok, harga jual, hingga riwayat transaksi di tingkat desa dan kelurahan.(*)
