INFOKINI.ID, MAKASSAR– Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengajak seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk gencar menyosialisasikan manfaat serta pemanfaatan terapi oksigen hiperbarik kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Ajakan tersebut secara khusus ditujukan kepada para kepala daerah yang menerima Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik.
Pesan itu disampaikan Fatmawati usai menghadiri prosesi penyematan brevet kehormatan yang digelar oleh Komando Daerah Angkatan Laut VI (Kodaeral VI) di Gedung Hasanuddin, Makassar, Senin (12/10/2026). Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam memajukan layanan kesehatan hiperbarik di wilayah Sulsel.
Fatmawati mengaku mendapatkan wawasan medis yang lebih mendalam mengenai terapi hiperbarik setelah menyimak pemaparan materi dalam kegiatan tersebut. Sebab sebelumnya, ia lebih mengenal terapi ini sebatas untuk perawatan kebugaran dan kecantikan kulit.
“Kalau hari ini kita sudah mendapat ilmu dan penghargaan, tentu kita dianggap sudah mumpuni untuk mengedukasi ataupun menyosialisasikan kepada masyarakat. Ternyata manfaat hiperbarik ini sangat luar biasa untuk kesehatan,” ujar Fatmawati.
Melihat besarnya potensi terapi tersebut, Fatmawati mengusulkan agar para kepala daerah dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan turut diberikan kesempatan untuk mengenal layanan kesehatan ini. Dengan demikian, informasi yang akurat mengenai fungsi, indikasi, dan penggunaan terapi hiperbarik dapat disebarluaskan secara tepat.
Menurutnya, penyebaran informasi yang benar sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui pilihan terapi medis yang tersedia serta memahami bahwa penggunaan terapi hiperbarik wajib disesuaikan dengan indikasi medis.
Sementara itu, Komandan Kodaeral VI, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, menjelaskan bahwa penganugerahan brevet kehormatan merupakan apresiasi atas dedikasi dan komitmen jajaran pemda dan instansi terkait dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bawah air.
Ia menegaskan, fasilitas terapi hiperbarik di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Jala Ammari Kodaeral VI tak hanya diperuntukkan bagi prajurit TNI AL, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum.
Andi Abdul Aziz berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya untuk menangani gangguan kesehatan akibat aktivitas penyelaman. Kelompok penyelam dan anak-anak nelayan dinilai menjadi salah satu pihak yang sangat membutuhkan akses layanan tersebut.
Pihaknya juga berkomitmen membantu masyarakat yang membutuhkan layanan terapi hiperbarik namun terkendala biaya, mengingat saat ini prosedur medis tersebut belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala RSAL Jala Ammari Kodaeral VI, Letkol Laut (K) dr. Suhadi, menerangkan bahwa terapi oksigen hiperbarik dilakukan dengan memberikan oksigen murni berkonsentrasi tinggi kepada pasien di dalam ruangan khusus bertekanan udara lebih tinggi dari atmosfer normal. Terapi ini utamanya digunakan untuk mengatasi penyakit dekompresi pada penyelam serta kondisi medis lain sesuai petunjuk dokter.
Selain itu, terapi hiperbarik berfungsi sebagai terapi pendukung untuk berbagai kasus, seperti pemulihan luka yang sulit sembuh. Meski demikian, penerapannya memerlukan evaluasi medis yang cermat karena terdapat kontraindikasi dan risiko tertentu yang harus diperhitungkan.
Saat ini di Sulawesi Selatan, layanan terapi hiperbarik dapat diakses di RSAL Jala Ammari Kodaeral VI dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kehadiran dua fasilitas ini menjadi tumpuan utama dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan kasus dekompresi penyelam.
Penyematan brevet kehormatan tahun 2026 ini berpatokan pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/2039/IX/2026 dan Nomor Kep/2040/IX/2026 tertanggal 10 September 2026. Penerima penghargaan berasal dari jajaran pemerintah daerah, TNI, akademisi perguruan tinggi, tenaga medis, serta instansi terkait lainnya.
Selain Fatmawati Rusdi, tokoh pemerintah daerah yang turut menerima brevet kehormatan di antaranya Bupati Maros, Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Bupati Bone, Bupati Bantaeng, serta Wali Kota Parepare.(*)
