INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dengan memasang 40 unit lampu jalan tenaga surya atau solar cell di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang pada April 2026.
Pemasangan yang dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum (UPT-PJU) Dinas Perhubungan Kota Makassar tersebut menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas penerangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Dari total 40 unit lampu yang dipasang, sebanyak 25 unit ditempatkan di Pulau Barrang Lompo, sedangkan 15 unit lainnya dipasang di Pulau Lanjukang.
Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat pulau.
Menurutnya, pemasangan lampu jalan tenaga surya memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam menunjang penerangan di kawasan permukiman dan lingkungan sekitar.
“Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami,” ujar Andi Asdhar, Senin (20/4/2026).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan pemasangan lampu tenaga surya merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan.
“Ini merupakan bagian dari komitmen Bapak Wali Kota dalam memastikan pemerataan pembangunan agar benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan,” ujar Rheza.
Jawab Kebutuhan Penerangan Warga Pulau
Penerangan jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, termasuk warga yang bermukim di wilayah kepulauan. Ketersediaan penerangan yang memadai berperan penting dalam mendukung keamanan lingkungan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat pada malam hari.
Di sejumlah titik wilayah kepulauan, kondisi geografis dan keterbatasan jaringan listrik konvensional menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur penerangan.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Makassar memanfaatkan teknologi lampu tenaga surya sebagai alternatif penerangan jalan yang dapat beroperasi dengan memanfaatkan energi matahari.
Selain mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik konvensional, penggunaan teknologi solar cell juga menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.
Rheza menjelaskan, pemasangan lampu tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga ketika beraktivitas setelah matahari terbenam.
“Selain ramah lingkungan, lampu solar cell ini juga efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan yang memadai, khususnya pada malam hari,” jelasnya.
Keberadaan lampu jalan juga diharapkan mendukung aktivitas sosial masyarakat, memperlancar mobilitas warga di lingkungan permukiman, serta menunjang kegiatan ekonomi yang berlangsung pada malam hari.
Bagi masyarakat kepulauan, penerangan yang memadai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung aktivitas sehari-hari.
Berawal dari Aspirasi Warga kepada Wali Kota
Pemasangan 40 unit lampu solar cell tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat kepulauan yang disampaikan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam agenda Safari Ramadan pada akhir Maret 2026.
Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan kebutuhan penerangan jalan di wilayah kepulauan agar lingkungan permukiman menjadi lebih terang dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan lebih nyaman.
Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan melaksanakan pemasangan lampu di sejumlah titik di Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanjukang.
Realisasi pemasangan pada April 2026, kurang dari satu bulan setelah aspirasi disampaikan, menjadi bagian dari upaya pemerintah kota merespons kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga.
Melalui penyediaan 40 lampu jalan tenaga surya ini, Pemkot Makassar berupaya memperluas pemerataan infrastruktur hingga wilayah kepulauan. Langkah tersebut sekaligus menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. (*)
