MAKASSAR – Recovery atau pemulihan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam bentuk intervensi anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sulsel, dipastikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel, Junaedi Bakri mengatakan, sebenarnya dari sisi perencanaan maupun ketersediaan anggaran, recovery sektor ekonomi secara umum sudah siap.
“Dari sisi perencanaan kita sudah siap. Rencana kebutuhan belanja sudah ada, kemudian dari sisi ketersediaan anggaran juga masih sangat-sangat siap. Karena dari Rp500 miliar yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 ini, baru kurang lebih Rp126 miliar yang terpakai. Masih ada Rp374 miliar yang masih on call,” kata Junaedi, Senin (22/6/2020).
Berdasarkan data usulan dari beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulsel yang terkait dengan recovery dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi, kata dia, terkumpul rekapitulasi usulan sebesar Rp139 miliar.
“Rp139 miliar itu usulan dari OPD-OPD. Ini yang akan kita dorong. Cuma kendalanya, aturan mengenai proses pembelanjaan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut,” ungkapnya.
Junaedi menjelaskan, selama ini yang digunakan untuk pembelanjaan penanganan Covid-19 adalah belanja tidak terduga (BTT), yang ada di komponen belanja langsung.
“Akan tetapi sesuai Kepres, tanggal 29 Mei itu sudah berakhir masa tanggap darurat. Berarti, sekarang kita dalam penegelolaan keuangan masuk kembali ke tahap normal. Sehingga untuk pengalokasian anggaran itu harus melalui perubahan APBD secara parsial, walaupun pada intinya itu hanya perubahan Pergub. Ini yang sementara kita gulirkan,” jelasnya.
Olehnya itu, lanjut Juanedi, penanganan recovery dampak ekonomi ini tidak bisa dilakukan seperti penanganan dampak kesehatan dan bantuan sosial (jaring pengaman sosial) yang telah dilakukan pada awal pandemi.
“Sebab harus masuk dulu di penganggaran belanja langsung di masing-masing OPD, harus terbit dulu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD-nya, untuk selanjutnya baru diproses pembelanjaan sesuai rencana kebutuhan yang diajukan masing-masing OPD,” paparnya.
“Kami targetkan perubahan APBD secara parsial ini di bulan Juli baru bergerak. Artinya, mungkin setelah Juli baru kita bisa intervensi dari sisi penganggaran,” pungkasnya. (lin)
