Mendagri Minta Pemda Cairkan Anggaran Pilkada 100% Minggu Ini

MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepada 12 pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Sulsel yang akanmenggelar Pilkada serentak tahun ini, untuk segera mencairkan anggaran penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerahnya masing-masing.

“Saya minta minggu ini sudah cair 100 persen, karena pencairan belum merata. Makin cepat sisa anggaran itu dicairkan, itu akan lebih baik lagi,” kata Tito pada rapat persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sulsel, yang digelar di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7/2020).

Menurut Tito, berdasarkan laporan yang diterimanya, secara umum untuk di Sulsel relatif baik. Artinya, sesuai dengan prosedur. Dimana rata-rata realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada sudah di atas 40 persen.

“Bahkan ada yang sangat bagus sekali seperti di Gowa. KPU, Bawaslu dan aparat keamanannya semua sudah 100 persen. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja,” ujarnya.

“Tapi ada juga beberapa daerah yang aparat keamanannya 100 persen, KPU dan Bawaslunya masih 40 persen. Seperti di Selayar. Kemudian di Luwu Utara, Bawaslunya yang di bawah 40 persen (baru 31 persen). Itu tadi yang rupanya mau ada perubahan, tapi saya sampaikan jangan ada perubahan, sesuaikan dengan NPHD. Tadi sudah disepakati seperti itu,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendorong agar peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya dijadikan isu utama dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.

Menurut Tito, jika hal itu menjadi isu utama, maka nantinya akan terjadi kontestasi yang sehat dan para kontestan fokus beradu gagasan positif tentang bagaimana cara dan konsepnya dalam menangani pandemi Covid-19.

“Keuntungan keduanya, ini bisa menekan isu-isu primordial yang kadang-kadang menjadi konflik. Seperti masalah kekerabatan, kekeluargaan, kesukuan, agama,” ucapnya.

Terkait partisipasi pemilih, Tito mengatakan, pihaknya menargetkan di Pilkada serentak tahun ini angka partisipasi pemilih minimal 50 persen. Namun, ia tetap berharap bisa menyamai saat Pilpres 2019 kemarin, yakni 82 persen.

Pasalnya, kata dia, angka partisipasi pemilih merupakan hal yang sanagt penting karena menjadi gambaran besaran tingkat legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap kepala daerah yang nantinya terpilih.

“Makin tinggi partisipasi pemilih, itu menunjukkan bahwa legitimasi yang terpilih nanti akan sangat kuat sekali untuk menjadi seorang kepala daerah. Makin rendah, maka meskipun memang, tapi legitimasi ataupun dukungan rakyat kepada kepala daerah itu rendah, sehingga nanti pemerintahannya tidak kuat,” imbuhnya.

“Makanya kita mengharapkan partisipasi pemilih setinggi-tingginya. Oleh karena itu kita semua harus bekerja. Bukan hanya dari pemerintah, semua pihak juga harus sama mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya. (lin)