INFOKINI.ID, MAKASSAR – Partai Golkar Sulsel masih bergejolak pasca Musda yang digelar di Jakarta. Komposisi struktur kepengurusan baru DPD I Golkar Sulsel periode 2020-2025 yang dikirim ke DPP masih menjadi polemik dan dipersoalkan oleh anggota formatur lain.
Hal tersebut karena Taufan Pawe sebagai Ketua Golkar Sulsel terpilih disebut-sebut tidak melibatkan tim formatur dalam penyusunan personalia pengurus partai berlambang pohon beringin di Sulsel.
Taufan Pawe dikabarkan telah mengirim nama-nama calon pengurus ke DPP tanpa persetujuan melalui hasil keputusan musyawarah dengan formatur lainnya yakni, Abdillah Natsir, Farouk M Betta (DPD II) dan Imran Tenri Tatta (Perwakilan Hasta Karya).
Padahal dalam regulasi yang telah diatur dalam peraturan Partai Golkar, mereka yang diberi amanah menjadi tim formatur wajib bertandatangan dalam SK kepengurusan baru sebelum disetorkan ke DPP. Namun pengusulan personalia pengurus baru Golkar Sulsel hanya ditandatangani Taufan Pawe (TP) seorang diri.
“Ini bukan persoalan komposisi atau struktur pengurus yang diusulkan tetapi lebih kepada aturan yang harus ditegakkan dan dijalankan secara musyawarah dan mufakat,” kata Abdillah Natsir, salah satu tim formatur, Rabu (2/9/2020).
Adapun mengenai kabar serta isu yang berkembang bahwa adanya penolakan nama-nama calon pengurus yang diusulkan TP, menurut Abdillah hal itu keliru.
Abdillah menjelaskan, bahwa mereka yang dimasukkan dalam komposisi personalia kepengurusan baru harus betul-betul yang berkompeten, memahami Golkar secara menyeluruh bukan setengah-setengah.
Mengenai anggota fraksi Golkar yang diakomodir masuk dalam kepengurusan, kata demisioner Sekretaris Golkar Sulsel ini, sebaiknya mereka cukup fokus saja pada tupoksinya di DPRD.
“Konsen saja kerja-kerja kedewanan. Karena kerja-kerjanya berbeda antara politik kepartaian dengan anggota dewan,” urainya.
Berbeda dengan Farouk Mappaseling Betta yang juga diamanahkan menjadi tim formatur membentuk dan menyusun struktur kepengurusan baru di Golkar Sulsel.
Mantan Ketua DPRD Kota Makassar ini membahas lebih kepada komitmen dan penegakan aturan organisasi kepartaian.
“Bahwa tim formatur yang dibentuk berdasarkan hasil musda itu berjumlah lima orang. Bukan formatur tunggal. Artinya keputusan yang diambil harus melalui musyawarah serta mufakat dan tentu kolektif kolegial bukan individu,” ujar Farouk
Aturan tersebut lanjut Aru — panggilan akrab Farouk M Betta –, sudah menjadi aturan paten setiap partai politik, termasuk Golkar. Sehingga keputusan yang diambil TP seorang diri dengan mengusulkan nama-nama calon pengurus Golkar Sulsel ke DPP untuk di-SK-kan dinilai sudah menyalahi aturan.
“Mestinya Pak TP itu memberikan contoh kepemimpinan yang baik terhadap pengurus,” urainya.
Ketua DPD II Golkar Makassar ini menjelaskan, formatur adalah mereka yang berasal dari perwakilan DPD II kabupaten dan kota termasuk satu dari Ormas Hasta Karya, yakni AMPG. Bukan pribadi.
Untuk itu apa yang menjadi aspirasi dari DPD II dan ormas Hasta Karya perlu dipertimbangkan dan diakomodir.
“Jadi keliru kalau ketua formatur terpilih berjalan sendiri apalagi buat struktur sendiri,” terangnya.
Adapun mengenai pertemuan yang terjadi di Mall Plaza Indonesia, Jakarta, menurutnya hal itu hanyalah kebetulan dan bukan pertemuan resmi karena tidak ada undangan formal, tidak ada notulensi apalagi pengambilan keputusan dan penyusunan komposisi personalia pengurus baru.
“Jadi sekali lagi, keliru jika ada pihak yang menyatakan ada pertemuan secara resmi membahas dan memutuskan komposisi pengurus,” kata Aru.
Aru pun menambahkan sejauh ini sudah banyak DPD II yang berkomunikasi dengan tim formatur mempertanyakan komitmen yang dibangun TP sebelum dan pasca terpilih sebagai ketua Golkar Sulsel secara musyawarah mufakat melalui forum musda.
“Rerata DPD II sekarang kecewa dengan sikap serta cara-cara dan pola komunikasi yang dibangun ketua formatur. Mestinya ini yang harus dipikirkan Pak TP jangan sampai mereka menuntut musda ulang,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, waktu yang diberikan DPP kepada Taufan Pawe bersama tim formatur menyusunan komposisi pengurus baru Golkar Sulsel yakni tujuh hari pasca musda.
Namun hingga memasuki hari ke-24 atau enam hari genap sebulan yakni 8 September mendatang struktur personalia kepengurusan baru Golkar Sulsel juga tak kunjung terselesaikan. (Musa)
