INFOKINI.ID, GOWA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama KPU, Bawaslu dan Forkopimda Kabupaten Gowa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Tahapan Pilkada Serentak 2020, di Peace Room A’Kio, Kantor Bupati Gowa, Jumat (18/9/2020). Dalam rakor dibahas sejumlah hal dalam pelaksanaan pilkada 2020, mulai tahapan pilkada hingga masa kampanye, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan. Dibahas juga dampak atau sanksi jika terjadi adanya pelanggaran selama masa kampanye.
Ketua KPU Gowa, Muchtar Muis mengatakan, hal terpenting dalam proses tahapan pilkada adalah penerapan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Terlebi, pada 23 September mendatang adalah pengumuman penetapan Pasangan Calon (Paslon). Sementara yang masa kampanye dimulai 26 September, tak menutup kemungkinan adanya pergerakan massa.
“Ancaman yang disampaikan oleh pusat jika terdapat adanya pelanggaran atau penularan Covid-19 tidak terkendali, maka akan dilakukan penundaan. Di sinilah perlunya diantisipasi bersama untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Muchtar Muis mengaku, hal ini perlu disosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan, desa dan keluarahan, agar ketika penetepan paslon, pengundian nomor urut hingga masa kampanye tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan itu juga, pihaknya mengajak untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Salah satu bentuk keberhasilan pilkada dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih. Kami mengajak masyarakat agar jangan lupa ke TPS pada 9 Desember mendatang. Pakailah masker agar kita bisa mencapai target yaitu 77,5 persen partisipasi pemilih. Jangan percaya hoax jika ada yang mengatakan akan dilakukan rapid maupun swab. Datang ke TPS, cukup menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan,” tegas Muchtar.
Sementara Ketua Bawaslu, Samsuar Saleh mengatakan, Pilkada 2020 ini memang sangat berbeda siatuasi pandemi Covid. “Disatu sisi harus meningkatkan partisipasi pemilih dan disisi lainnya harus menghindari kerumunan, jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Kedua hal tersebut cukup berbanding terbalik dan merupakan suatu tantangan. Diperlukan kerjasama seluruh sektor hingga ke tingkat desa untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Selain meningkatkan partisipasi pemilih juga harus menghindari kerumunan. Sedangkan euforia masyarakat pada pesta demokrasi ini susah dihindari,” tambahnya.(*)
