INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorda) Sulsel di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (12/11/2020). Rakorda kali ini mengambil tema “APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Bersinergi Cegah Korupsi”.
Dalam materinya pada kegiatan ini, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak menyinggung terkait tingkat risiko politisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di 12 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Peta risikonya sendiri untuk politisasi APBD, hanya satu yang risikonya rendah yakni Kabupaten Maros ditandai dengan warna hijau. Sementara yang lainnya berisiko warna kuning, artinya risiko sedang,” kata Irjen Tompak Haposan.
Selain itu, Tompak Haposan juga memberi apresiasi kepada Pemprov dalam hal ini Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah atas capaian Presentase Realisasi Pendapatan APBD tahun ini.
“Jadi, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran (TA) 2020, sudah 79,84 persen (terelaisasi). Ini sesuai dengan data dari Dirjen Bina Keuangan Daerah per 31 Oktober 2020,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Irjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Kumbul Kuswidjanto Sudjadi, Sekertari Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, Forkopimda Sulsel. (Muh. Saddam)
