INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memproyeksikan lahan parkir bertingkat Center Point of Indonesia (CPI) jadi destinasi.
Rencana ini pun mendapat tanggapan Ketua Komisi C Pembangunan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara.
Abdi mengatakan pemerintah harus melihat dampak baik yang ditimbulkan untuk masyarakat dengan pembangunan parkiran bertingkat di CPI.
“Kalau terkait parkir bertingkat di CPI, kita liat dulu perencanaannya. Dalam membuat program kita liat perencanaannya. Apa itu perencanaannya? Kita mau liat siapa yang akan parkir di situ. Kita lihat apa kebutuhannya. Semua kan harus melalui suatu perencanaan dan program,” jelasnya saat ditemui di DPRD Kota Makassar, Senin (16/11/20).
Menurutnya, masih banyak yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota terutama masalah infrastruktur.
“Infrastruktur apa itu? Liat kalau hujan terjadi genangan, artinya drainase harus menjadi fokus prioritas, begitu jalan lingkungan juga masih banyak lingkungan yang berupa tanah. Ini yang harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan jika pihak DPRD sangat senang program pemerintah, tetapi harus pemerataan. Dimana ada prioritas yang harus diprioritaskan bukan karena permintaan dari pada investor. Sehingga akhirnya ada bangunan yang terbengkalai di tempat lain.
“Itulah, sehingga saya selalu mengatakan bahwa pemerataan pembangunan ini harus jelas. Indikatornya apa? Tidak boleh seenaknya Pemerintah membangun suatu fasilitas yang kita belum tahu fasilitas ini kepentingan siapa,” jelasnya.
Untuk itu, terkait dengan parkir bertingkat di CPI, kata Abdi, kemarin diajukan di perubahan sedangkan belum ada perubahan.
“Saya dengar formasi kalau parkiran di CPI itu dibiayai oleh pemerintah provinsi, seperti itu penyampaiannya Pak Gubernur waktu acara HUT Kota Makassar ke-413,” terangnya.
Sejauh ini, belum ada penyampaian terkait adanya parkir bertingkat di CPI tersebut masuk di APBD perubahan.
“Kita belum ada penyampaian itu, itukan harus kalaupun ada dalam, masuk APBD di perubahan tentunya kita tahu tidak ada masuk di komisi terkait dengan itu. Memang di perubahan ada program itu yang dimasukkan tapi kan tidak ada perubahan ini. Perubahan ini ada atau tidak ada sementara berjalan,” pungkasnya. (Nurhidaya)
