INFOKINI.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna pembahasan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021, Senin (23/11/20) malam.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo mengatakan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pusat antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, sebagai dasar penyusunan Ranperda APBD 2021.
“KUA-PPAS berpedoman pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD Provinsi Sulsel,” jelasnya.
Hasanuddin menyebutkan dari rancangan KUA-PPAS tahun 2021 dengan program masing-masing OPD, telah dibahas dan diseralaskan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam kesempatan itu, Badan Anggaran DPRD Makassar juga memberikan saran kepada seluruh perangkat daerah melalui TAPD agar dalam menyusun rancangan APBD mengacu pada KUA-PPAS sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman bersama antara pemerintah kota (Pemkot) dengan DPRD.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan, penandatangan nota kesepahaman ini telah melalui proses yang cukup panjang. Sebab, hal tersebut menyangkut bagaimana untuk kemajuan Kota Makassar kedepan.
“Saya kira inilah wujud dari sinergitas, yang kita rumuskan ini adalah rumusan anggaran bagaimana membangun kota Makassar ke depan. Rumusan awal yang dilakukan oleh eksekutif kemudian legislatif melengkapi,” ucapnya saat usai rapat paripurna.
Menurut Rudy, soal masukan-masukan yang harus dinaikkan yang muaranya tak lain sebagai optimalisasi anggaran harus sinkron dengan kebutuhan warga kota Makassar.
“Adapun masukan-masukan yang harus dinaikkan itu saya rasa adalah bagian dari pada mengoptimalisasi anggaran yang kita usulkan ke dewan untuk selanjutnya betul-betul berfungsi optimal untuk kota Makassar,” jelasnya.
Kata Prof Rudy, hal ini masih kebijakan umum anggaran. Dimana masih ada tahapan selanjutnya yang akan terjadi penajaman untuk memastikan bahwa yang diharapkan bisa menghasilkan postur anggaran yang bermanfaat.
“Ini kan masih ada proses. Masih kebijakan umum anggaran, kemudian ini masih plafon sementara. Ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya disitu akan terjadi lagi penajaman-penajaman untuk memastikan bahwa yang kita harapkan dan yang keluar nanti betul-betul bisa menghasilkan postur anggaran, yang betul-betul bermanfaat khususnya bisa mengaklerasi ekonomi kota Makassar terkait dengan pemulihan ekonomi,” terangnya.
Untuk, soal cacatan prioritas, pemkot diminta untuk menggalakkan perekonomian yang tahun ini terindikasi melambat. Oleh sebab itu, Rudy mengatakan, kedepannya lebih dioptimalkan melalui sendi-sendi investasi.
“Tadi sudah dipaparkan oleh Hasanuddin Leo bahwa kita fokus bagaimana menggerakkan ekonomi karena Makassar. Karena, memang sempat melambat untuk di tahun 2020. Dan kita harapkan di 2021 ini merupakan suatu momentum untuk meningkatkan kembali kalau perlu menggenjotlan kembali untuk kota Makassar melalui sendi-sendi investasi,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo didampingi Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali, Wakil Ketua II Andi Suhada Sappaile dan Wakil Ketua III Nurhaldin NH.
Hadir Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Sekretaris Daerah (Sekda), Muh Ansar, Forkopimda, kepala OPD dan camat. (Nurhidaya)
