DPRD-Gubernur Sulsel Sepakati Anggaran Sewa Helikopter, Rp10 Juta per Jam

Wakil Ketua Tim Kerja Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga (INFOKINI/MuSa)

INFOKINI.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyepakati usulan anggaran untuk sewa helikopter guna kebutuhan penanggulangan bencana.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Tim Kerja Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga, ditemuai di ruangan Fraksi Golkar, DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Jumat (27/11/2020) kemarin.

Menurut Rangga, anggaran sewa helikopter tidak sebesar nilai yang diusulkan Pemprov melalui Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang nilainya sampai Rp100 miliar.

“Untuk helikopter kami setujui tetapi bukan dibeli melainkan disewa, dan anggarannya juga tidak sebesar dengan usulan BPBD,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa, berdasarkan hasil perhitungan Banggar DPRD SulSel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel, biaya sewa per menitnya input dengan pilot dan bahan bakar nilainya cukup besar, yakni Rp 10 juta dalam per jam.

Untuk kapasitas sendiri dari helikopter yang akan disewa, hanya berkapasitas 4 shet. Selain akan digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, mengingat geografis di Sulsel mendukung penyewaan helikopter tersebut, helikopter tersebut juga nantinya dapat digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dalam kegiatan sifatnya mendadak, dan pastinya membutuhkan akses transportasi yang cepat.

“Iya heli tersebut nantinya akan fokus ditempatkan ke Badan Bencana, dan biaya sewanya juga mahal, Rp10 juta dalam per jam, sehingga heli tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang mendesak,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Kepala BPBD Sulsel, Ni’mal Lahamang mengungkapkan bahwa, penggunaan helikopter di Sulsel diperlukan guna untuk penanggulangan bencana. Karena Sulsel merupakan salah satu daerah yang rawang bencana.

“Heli ini akan digunakan untuk pendistribusian logistik dan pengangkut pengungsi yang terisolir di wilayah bencana. Sebab beberapa kali bencana ada beberapa warga terisolir lantaran alat transportasi tidak memadai,” tuturnya. (Muh. Saddam)

Editor: Muh. Saddam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *