INFOKINI.ID, MAKASSAR – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan sudah tahap finalisasi pembahasan Rancana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
Menurut anggota Pansus Usman Lonta, sudah ada masukan beberapa pihak terkait seperti dari Kemendagri, para pakar, dan termasuk masukan dari Pansus itu sendiri dan kemudian dilakukan finalisasi.
Hal tersebut disampaikanUsman Lonta saat ditemui usai finalisasi pembahasan Ranperda tentang Trantibum di Ruang Rapat Komisi A DPRD Sulsel, Kamis (3/12/2020).
“Pesan saya terakhir adalah perda ini atau aturan itu bukan sekadar dibuat dan dijadikan melalui kertas untuk tidak dilaksanakan,” jelasnya.
Untuk itu, kata dia, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai pelaksana perda ini, agar lebih awal menyiapkan seluruh faktor pendukung untuk terlaksananya Trantibum ini.
“Yang kedua siapkan supaya tersosialisasi dengan baik, karena salah satu yang memudahkan terlaksananya suatu peraturan atau kebijakan adalah ketika masyarakat mengetahui,” tutur legisator PAN ini.
Ia mengungkapkan bahwa, dengan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan itu pastinya tidak akan terjadi penolakan. Karen penolakan dari masyarakat ini merupakan penghambat paling utama terlaksananya perda tersebut.
“Jadi, untuk menjaga hal itu tidak terjadi, dilakukan sosialisasi di seluruh kabupaten/kota,” tuturnya.
Dia mengungkapkan bahwa, karena pembahasan hari ini merupakan finalisasi, maka pelaksanaan paripurna tergantung dari pimpinan DPRD Sulsel.
“Mekanismenya kan selesai kita sosialisasi di tingkat pansus, kita serahkan ke pimpinan untuk menyusun agendanya kapan dia mau pergunakan. Tapi kalau di tingkat pansus sudah selesai,” tandasnya. (Muh. Saddam)
