INFOKINI.ID, MAKASSAR – Ada 13 jabatan kepala dinas atau kepala badan atau setara Eselon II dalam lingkup pemerintah kota (Pemkot) Makassar yang hanya diisi pelaksana tugas (Plt).
Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengaku belum menentukan jadwal pasti kapan pengisian jabatan ini dilaksanakan tapi yang pastinya, ini akan dilakukan sesegera mungkin.
“Tentu sesegera mungkin, karena bagaimana pun yang namanya jabatan kosong, berarti ada sendi-sendi Pemerintahan yang tidak optimal,” jelasnya.
13 jabatan yang masih dijabat Plt itu adalah Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Selanjutnya ada Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kearsipan, Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan, dan terakhir Sekretaris DPRD Kota Makassar.
Prof Rudy mengatakan, memang akan ada pengisian untuk jabatan lowong dalam waktu dekat. Pasalnya banyak kekosongan jabatan di lingkup Pemkot Makassar yang harus diisi segera untuk menguatkan pondasi struktur pemerintahan Kota Makassar.
“Kewajiban kita segera mengisi yang kosong, supaya pemerintah bisa berjalan dengan optimal dan segera kita lakukan dan tentu ada tahapan administrasi yang harus kita selesaikan,” terangnya.
Meski tidak lama lagi sudah ada Wali Kota Makassar baru, Prof Rudy mengatakan bahwa hal itu tak terpengaruh. Selain harus mengoptimalkan pelayanan pemerintah dengan menempatkan pejabat yang betul-betul bekerja maksimal.
“Sebenarnya kita tidak terpengaruh dengan wali kota baru, intinya poin kita adalah bagaimana mengoptimalkan gerakan pemerintah, gerakan pelayanan pemerintah, tentu adalah bagaimana menempatkan orang-orang yang betul-betul bekerja maksimal,” tuturnya.
Untuk itu, lelang jabatan untuk eselon II atau Kepala Dinas bakal segera dilakukan. Akan dibuka pendaftaran lelang jabatan dalam waktu dekat.
“Regulasinya memang lelang. Sesegera mungkin, kan ada tahap administrasi yang harus kita lewati,” katanya.
Prof Rudy berharap mutasi ini segera terealisasi secepatnya. Sehingga, seluruh SKPD dapat mengoptimalkan kinerjanya di tahun 2021. Karena menurutnya, masyarakat harus dilayani dengan baik.
“Yah, mudah-mudahan bisa bulan ini, secepatnya. Karena intinya, kita ingin pemerintah ini secara optimal secepatnya. Kalau tidak, yang rugi kan masyarakat. Yang harusnya dilayani dengan baik, belum ada orangnya, menjadi tidak maksimal,” pungkasnya. (Nurhidaya/B)
