INFOKINI.ID, MAKASSAR – Masalah drainase yang tidak terhubung merupakan masalah yang belum terpecahkan di kota Makassar.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Muhamamd Al Amin.
“Saya kira penyebabnya tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung di berbagai daerah,” ujarnya, Jumat (18/11/20).
Amin mengatakan pembangunan Kota Makassar yang semakin masif tidak memperhatikan aspek drainase.
“Jalan betonisasi dipertinggi itu tidak dibarengi perbaikan drainase di sekitarnya. Artinya jalan tidak mengalami genangan, tapi rumah warga yang kena genangan,” ungkapnya.
Sehingga, Amin menyebut gubernur mempercayakan Pj Wali Kota untuk ketiga kalinya namun tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir yang ada.
Ia menyebut ketiganya gagal total melihat persoalan banjir di Makassar.
“Pemerintah Kota Makassar yang saat ini dipimpin seorang guru besar teknik sipil sekalipun tidak mampu memecahkan persoalan banjir yang ada di kota Makassar,” tuturnya.
Kata Amin, menyusun satu skema atau skenario drainase di kota Makassar bahkan juga belum mampu.
Karena itu, Amin mengingatkan hal itu harus menjadi catatan serius bagi pemimpin terpilih. Pasalnya, dalam janjinya akan menyelesaikan persoalan banjir di Kota Makassar.
“Harapan besar masyarakat itu wali kota terpilih, kami menagih janji untuk mengatasi persoalan perkotaan,” katanya.
Selain itu, terkait dengan alasan pemerintah menyalahkan curah hujan dan warga yang buang sampah sembarangan di drainase, Amin menilai hal itu merupakan cara pemerintah lari tanggung jawab.
“Curah hujan tidak bisa dijadikan penyebab, itu faktor yang mempengaruhi. Itu sesuatu yang alami yang tidak bisa dijadikan faktor utama,” ungkapnya.
Alasannya perilaku masyarakat, Amin mengatakan hal itu memang menjadi penyebab, tapi bukan faktor utama.
Kendati banyak sampah di selokan namun hal itu tidak terlalu signifikan dibanding sampah yang berserakan di jalan-jalan di titik tertentu.
“Masalah drainase kita adalah pendangkalan dan tidak terhubungnya drainase satu dengan drainase lainnya, dari satu kecamatan atau kelurahan ke kecamatan atau kelurahan lainnya ke hilir. Ini persoalan utamanya,” tuturnya.
“Kami sudah menyampaikan sejak awal, terutama di daerah yang drainasenya menurun, buruk, dan adanya kegiatan reklamasi yang menghambat aliran air itu sampai ke laut, nah itu yang kami sampaikan sejak awal,” sambungnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan potensi terjadinya genangan dan banjir di Kota Makassar akibat penyempitan drainase. Pasalnya, warga belum sadar membuang sampah di selokan dan saluran drainase.
“Terkait potensi genangan dan banjir di Makassar ada dua penyebabnya, yaitu akibat penyempitan drainase akibat warga belum sadar membuang sampah di selokan dan saluran drainase,” ucapnya, Jumat (18/12/2020).
Meningkatnya curah hujan menjadi faktor terjadinya banjir. Hal ini kata Prof Rudy, menjadi problem teknis yang selama ini menyebabkan genangan.
“Curah hujan terjadi perubahan tinggi dalam kurun waktu yang pendek. Kalau kita bicara teknis pasti tersendat saluran air, inilah yang menyebabkan genangan,” jelasnya.
Namun, Prof Rudy menegaskan, pihaknya akan memantau persoalan drainase dengan menerjunkan satuan petugas (satgas) drainese.
Selain itu, Prof Rudy juga meminta warga untuk melaporkan keluhan drainase, agar bisa ditindaklanjuti.
“Tapi kita tidak tinggal diam, satgas drainase terus bergerak lakukan pembersihan. Kalau ada keluhan tolong dilaporkan, insya Allah kita akan tindaklanjuti,” katanya.
Prof Rudy juga mengatakan dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana banjir.
Menurutnya sudah dianggarkan melalui belanja tak terduga yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila mendesak.
“BPBD kita selalu siap kapan pun bencana terjadi. Setiap tahun dan sudah rutin. Kita ada dana bantuan tidak terduga sebagai antisipasi keperluan dana jika ada bencana dan keadaan darurat,” pungkasnya. (Nurhidaya/C)
