INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah resmi menerapkan pembatasan di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari, yang disebut sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. Hal ini imbas kembali meningkatnya kasus baru Covid-19.
Menanggapi ini, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B Bidang Perekonomi dan Keuangan, Mario David mengatakan kebijakan pemerintah pusat sangat relevan, di tengah meningkatnya kasus covid-19. Termasuk juga Kota Makassar yang naiknya sangat siginifikan di awal tahun 2021.
Selain itu, langkah PPKM juga sangat efektif guna memerangi propaganda negatif perihal vaksin.
“Kalau saya melihat kalau dari pemerintah pusat memang data kita (Makassar) meningkat, perlu direm. Kemudian saya melihat ada propaganda bisa dari kelompok-kelompok tertentu untuk tidak kita laksanakan vaksinasi secara nasional penolakan vaksin,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap presiden melakukan PPKM dan cepat untuk segera menyadarkan masyarakat bahwa vaksin sangat dibutuhkan.
“Kita berharap presiden lakukan ini dan cepat untuk segera menyadarkan kita bahwa vaksin ini dibutuhkan. Dan harusnya kita harus pakai vaksin itu semua. Ada kelompok tertentu,” terangnya.
Selain itu, apabila pembatasan kegiatan juga berlaku di Kota Makassar maka pemerintah harus dalam kondisi siap. Mulai dana hibah untuk industri, relaksasi pajak dan menyiapkan sarana prasarana hidup.
“Kita tidak berharap ada PSBB lagi, supaya ekonomi berputar, kehidupan masyarakat bisa normal dengan new normalnya. Memakai gerakan 3M. Kalau memang ada mandetori dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden mau tidak mau kita harus laksanakan,” tuturnya.
Namun, terlebih dahulu, harapan Mario, pihak hotel dan restoran mendapatkan dana hibah. Industri lain mendapatkan kelonggaran reloksasi pajak dan lain-lain, ada subsidi dan tentunya masyarakat disiapkan sembakonya dan macam-macam kebutuhan.
Mario berharap, pemerintah diminta tanggap dalam mempersiap segala kebutuhan masyarakat sebelum pelaksanaan PPKM. Sebab, dana Biaya Tak Terduga (BTT) di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) telah disiapkan.
“Pemerintah harus siap, bagaimana dana hibah untuk industri, relaksasi pajak dan masyarakat disiapkan untuk kota. Kan ada dana BTT kita ada Rp20 miliar untuk menyiapkan sarana prasarana hidup. Paket sembako. Itu yang harus disiapkan pemerintah sebelum memulai. Belajar dari pengalaman tahun lalu. Anggaran sudah ada di BPKD,” pungkasnya.
