INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi ASN (KASN) menggelar Anugerah Meritokrasi. Sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, KASN telah menilai penerapan sistem merit terhadap 184 instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sendiri mendapat penghargaan terbaik pertama kategori “Baik” untuk Tingkat Pemprov dengan nilai 310,5 poin.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/1/2021).
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Reformasi Birokrasi dan Hukum, Prof Sangkala mengatakan, penghargaan ini merupakan wujud dari pencapaian tertinggi dari Undang-undang ASN terkait dengan manajemen ASN, Pasal 111 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Dimana, kata dia, Komisi ASN telah menerbitkan Peraturan Komisi ASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.
“Tetapi dalam desain besarnya, itu bagian dari reformasi birokrasi yang berkaitan dengan pemetaan ASN di dalam reformasi birokrasi,” ujar Prof Sangkala, Jumat (29/1/2021).
“Bagi Sulsel sendiri, itu merupakan sebuah langkah drastis menerapkan merit sistem yang memang kemudian tidak mudah lepas dari dukungan pimpinan. Itu keputusan berani Pak Gubernur,” tambahnya.
Merit sistem merupakan salah satu langkah untuk mencegah korupsi dan jual beli jabatan serta sebagai upaya penempatan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi.
Ia juga menilai bahwa, sistem ini masih belum diterima dengan baik. Masih terdapat 540 lembaga pemerintah yang belum menerapkan.
“Amanat Undang-undang ASN menciptakan birokrat yang profesional, mengikuti kode etika, kompetensi dan sebagainya. Cara menemukannya itu dengan membangun sebuah sistem yang disebut sebagai sistem merit,” ungkapnya.
Dijelaskan Prof Sangkala, pemerintah daerah yang belum menerapkan merit sistem, maka dimungkinkan dengan melakukan cara antara, yakni dengan open bidding atau lelang terbuka.
Proses pelaksanaan Bidding dilakukan agar tetap objektif, namun dalam lelang jabatan masih dapat terjadi permainan dan kecurangan.
Sistem merit, pejabat pembina kepegawaian yang telah menerapkan harus memperhatikan delapan aspek manajemen ASN. Yakni, perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; sertasistem informasi.
“Nah dengan harapan seperti itu, maka seorang pembina kepegawaian dalam hal ini di provinsi seorang gubernur, itu dimungkinkan lagi tidak melakukan bidding. Karena sistem yang dibangun itu sudah terakui oleh Komisi ASN sebagai pegawas dari manajemen ASN,” paparnya.
Di Sulsel sendiri dalam dua tahun awal kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, delapan bidang tersebut terus dibenahi. Pemprov Sulsel membangun Assesment Center terakreditasi A.
Demikian juga dengan Sistem Informasi ASN atau PNS yang disebut SIASN. Sistem ini mengintegrasikan dan memperbaiki kualitas data ASN khususnya yang menyangkut layanan manajemen kepegawaian.
Melalui SIASN juga, setiap ASN dapat memantau progres layanan kepegawaiannya. Pemprov juga membuat aplikasi khusus E-Kinerja, sebagai aplikasi penilaian kinerja berbasis eletronik.
“Kita memiliki akreditasi penilaian kinerja berbasis elektronik. Namanya E-kinerja, itu kita buat sendiri, berbasis pada PP 30 Tahun 2019, lalu diikat dalam istilah talent management. Talenta itu punya aplikasi, jadi E-office, E-Kinerja. Ini masuk point ke delapan, sistem informasi,” tandasnya.
Ia menambahkan, talent manajement (manajemen talenta) dalam merit sistem sangat penting. Ini merupakan pengklasifikasian pegawai atas potensi dan kompetensinya. Juga untuk menyiapkan calon pemimpin untuk instansi.
“Di dalam talent management itu, pengklasifikasian pegawai atas potensi dan kompetensinya itu ada sembilan kotak. Nanti, pejabat yang diangkat Pak Gubernur ini adalah mereka yang masuk di kotak sembilan,” ujarnya.
Dalam sistem merit ini, penerapannya diantaranya, pemerintah mempunyai kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dengan pengembangan talenta, analisis kesenjangan kompentensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan.
Serta pembentukan talent pool dan rencana suksesi, melaksanakan promosi, mutasi secara objektif dan transparan didasarkan pada kesesuain kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool.
“Kotak sembilan itu adalah talent pool adalah orang-orang yang siap untuk diangkat sebagai pejabat. Tetapi untuk sampai pada kotak 9 itu harus berjuang dari kotak 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9,” imbuhnya.
Sehingga peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan juga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sangat penting. BKD menilai kinerja dan BPSDM memberikan pelatihan, diklat dan peningkatan kompetensi.
Dengan talent management, maka kandidat yang menjadi calon pimpinan adalah mereka yang terbaik dari sisi kompetensi.
Ia berharap agar sistem merit ini segera disosialisasikan kepada para ASN. Sehingga mereka yang berkarir dapat memperbaiki kinerja dan kualitas. Jabatan didapatkan dari profesionalisme dan prestasi, bukan dari hasil KKN.
Tugas Pemerintah Provinsi dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui Corporate University (Corpu) untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan.
Pemprov Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendirikan ini. Corpu diharapkan bakal menjadi solusi pengembangan kompetensi ASN. Program yang mampu menjawab kebutuhan untuk mencapai pembangunan nasional.
Corpu ini sejalan dengan kebijakan pusat dalam konteks manajemen talenta. Dalam hal ini sesuai arah kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan SDM.
Corpu akan menjadi sebuah manajemen pelatihan ASN. Namun pendekatan dalam pembinaan dan pembelajarannya, sedikit banyak mengadopsi dari sistem pendidikan di perguruan tinggi.
Olehnya itu, melalui Corpu, kualitas kinerja para ASN bisa ditingkatkan, lebih utama menjadi aparatur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.
“Tugas provinsi adalah meningkatkan kompetensinya pegawai yang kita sebut Coorporate University yang sudah kita MoU-kan, ini sudah terbangun dan ini lima OPD untuk melatih,” pungkasnya.
