INFOKINI.ID, MAKASSAR – PHRI Sulsel menggelar aksi demonstrasi. Dilakukan mulai dari Jalan Hertasning Makassar, Kantor DPRD Kota Makassar dan berakhir di Rujab Wali Kota Makassar, Rabu (3/2/2021).
Aksi tersebut berawal dari belum cairnya dana hibah untuk hotel dan restoran yang terdampak Covid-19. Dana ini dari Pemerintah Pusat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, mengapresiasi aksi yang dilakukan PHRI.
Menurutnya, di balik aksi tersebut, ada keinginan besar untuk memperbaiki ekonomi di Kota Makassar.
Namun, kata Prof Rudy, ia tahu betul bahwa di satu sisi, eksekusi anggaran dana hibah ini memiliki sejumlah mekanisme yang sayangnya belum bisa dipenuhi oleh Pemkot Makassar.
Untuk itu, Ia menyampaikan permohonan maaf kepada PHRI Sulsel.
“Saya minta maaf sebagai Pemerintah Kota Makassar karena adanya kelambatan-kelambatan di dalam proses administrasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga pencairan anggaran tidak bisa kami eksekusi sampai akhir tahun anggaran 2020,” terangnya di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Rabu (3/2/2021).
Saat ditanyakan mengenai ancaman PHRI mogok bayar pajak, Prof Rudy mengatakan tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman, melainkan hanya ungkapan rasa keprihatinan.
Namun, Prof Rudy mengaku akan tetap mencari solusi agar dana hibah bisa segera cair.
“Tidak pernah ada solusi yang baik dan berkesinambungan kalau solusi itu berbasis pada ancaman,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan dana hibah tersebut sangat penting bagi pelaku industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran. Sebab, pandemi telah membuat sektor pariwisata terpukul.
Pandemi telah berimbas pada menurunnya tingkat hunian hotel. Khusus di Makassar. Anggiat menyebut tingkat hunian hotel hanya berkisar antara 20-25 persen selama pandemi.
Jika tingkat hunian terus seperti itu, kata Anggiat, maka gaji full untuk karyawan harus terus disubsidi. Dalam kondisi seperti ini, pihaknya sangat berharap manfaat dari dana hibah itu untuk proses sustainability dari hotel dan restoran.
“Makanya betul-betul kami berharap dan berharap itu dana hibah dicairkan. Pak Pj akan gercep, bahkan beliau menantang saya untuk sama-sama. Saya pikir ini transparansi totalitas untuk kita kerjakan bersama untuk sukses,” jelasnya di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Rabu, (3/2/2021).
Terkait dengan tuntutannya, Anggiat mengaku hal ini sudah clear karena baik Pj Wali Kota maupun DPRD telah menemui dan mendengarkan aspirasi mereka.
“Kita berharap nantinya kita minta kepada teman-teman turunkan itu spanduk karena ini udah clear. Jadi untuk apa lagi. Kita sekarang fokus saja, gak ada lagi tendensi-tendensi lain,” pungkasnya.
