Pj Wali Kota Copot Kadispar Makassar, Ajid: Dia Kira Ini Perusahaan

Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said. (Infokini/Aya)

INFOKINI.ID, MAKASSAR – Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Makassar Rusmayani Madjid diberhentikan sementara atau nonjob dari jabatannya.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kata Makassar dengan nomor 862/362/BKPSDMD/2021 tentang pemberhentian sementara Rusmayani Madjid sebagai Kepala Dispar.

Pencopotan ini merupakan buntut setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar gagal mencairkan dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkepraf) yang diberikan untuk restoran dan hotel.

Bantuan dana hibah tersebut diberikan seiring adanya pandemi Covid-19 yang membuat sejumlah sektor pariwisata terdampak.

Total dana hibah untuk Makassar sendiri sebanyak Rp48,8 miliar dan Rp24,4 miliar telah berada di kas daerah pada 16 Desember 2020. Namun, tak kunjung cair.

Hal ini pun mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said.

Dia mengaku pernah menyoroti Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin masalah dana hibah pendidikan yang kemudian tidak mau menandatangani karena persoalan nomenklatur yang tidak jelas.

Kata Ajid — sapaan akrabnya, sebenarnya Pj Wali Kota lah yang mengulur waktu. Jika kira-kira ada kekurangan, seharusnya membuka diri. Sehingga, bisa diselesaikan bersama secepatnya.

“Sebenarnya kalau dikritik itu harus membuka diri, kemudian apa kira-kira kekurangan itu. Ini tidak, seolah tidak mau berbaur dengan teman-teman DPRD, sama masyarakat umum untuk mendapatkan saran,” tuturnya di Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (4/2/2021).

Menurut Ajid, paling efisien itu namanya pemerintahan kalau legislatif dengan eksekutif seiring sejalan sehingga komunikasi lancar.

“Kalau begini modelnya, karena tidak suka orang, mencopot. Dia kira ini perusahaan. Masalahnya eselon II itu Pak, ndak bisa langsung dicopot tiba-tiba,” tegasnya.

Dia juga menyoroti soal pelantikan sejumlah pejabat di akhir masa jabatannya sebagai penjabat wali kota.

“Kenapa baru sekarang. Apa karena persoalan politik? Jadi apa ini? Kenapa tiba-tiba sekarang semua diisi yang kosong? Kemarin, waktu awal dilantik, kenapa tidak isi yang kosong dulu baru bekerja. Kenapa sekarang baru mau isi yang kosong. Apa masalahnya?” ujarnya dengan nada tanya.

Ajid mengatakan, sebagai Pj Wali Kota Makassar, di sisa masa jabatannya, seharusnya sekarang memanggil tim transisi untuk bicara. Kira-kira kedepannya apa saja yang harus diperjuangkan. Yang harus diperbaiki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *