INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuka seleksi promosi terbuka atau lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II. Sebelumnya lelang jabatan ini tertunda karena terkendala izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Langkah Pemkot ini ditanggapi Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Kasrudi.
Legislator Partai Gerindra ini berharap pelaksanaan lelang ini tidak dilaksanakan. Sebab, menurutnya, percuma dilakukan kalau visi misi wali kota terpilih tidak sesuai dengan pejabat yang nantinya menjabat.
“Pasti wali kota terpilih (akan) lelang jabatan juga (nantinya) karena akan menyesuaikan dengan visi misinya,” terangnya, Jumat (5/2/2021).
Menurutnya, Pj Wali Kota Makassar tak harus melakukan lelang jabatan. Seharusnya, fokus di akhir masa jabatan saja.
“Turun ke masyarakat Kota Makassar. Memohon maaf apabila ada kesalahan di akhir masa jabatannya itu lebih elegan,” tuturnya.
Untuk itu, Ia berharap lelang jabatan tersebut diberhentikan saja karena percuma.
“Saya berharap juga tidak usah ada yang ikut karena percuma. Pasti akan dibongkar oleh wali kota terpilih nantinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar membuka lelang jabatan berdasarkan Pengumuman Nomor 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengumuman ini ditandangani Ketua Panitia Seleksi Lelang Terbuka, Prof Syamsul Alam.
Delapan jabatan yang dilelang itu masing-masing;
- Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
- Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
- Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Dalam pengumuman tersebut disebutkan, pendaftaran dan penerimaan berkas dibuka mulai 6 Februari hingga 8 Februari 2021. Dan terdapat 15 point persyaratan yang harus dipenuhi peserta dan 4 poin tata cara pendaftaran.
“Seleksi adminitrasi 8 Februari, dan pengumunan hasil seleksi 9 Februari 2021,” tulis Ketua Pansel, Syamsul Alam, Jumat (5/2/2020).
Peserta yang lulus seleksi, selanjutnya akan mengikuti tes kompetensi managerial, pembuatan makalah, hingga tes kompetensi bidang yang dijadwalkan pada 9 Februari dan 10 Februari 2021.
Sedangkan pada 11 Februari 2021, hasil seleksi dari panitia seleksi disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin
“Hasilnya nanti diumumkan 15 Februari 2021,” ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengaku belum menentukan jadwal pasti kapan pengisian jabatan ini dilaksanakan tapi yang pastinya, ini akan dilakukan sesegera mungkin.
“Tentu sesegera mungkin, karena bagaimana pun yang namanya jabatan kosong, berarti ada sendi-sendi Pemerintahan yang tidak optimal,” jelasnya.
Prof Rudy mengatakan, memang akan ada pengisian untuk jabatan lowong dalam waktu dekat. Pasalnya banyak kekosongan jabatan di lingkup Pemkot Makassar yang harus diisi segera untuk menguatkan pondasi struktur pemerintahan Kota Makassar.
“Kewajiban kita segera mengisi yang kosong, supaya pemerintah bisa berjalan dengan optimal dan segera kita lakukan dan tentu ada tahapan administrasi yang harus kita selesaikan,” terangnya.
Meski tidak lama lagi sudah ada Wali Kota Makassar baru, Prof Rudy mengatakan bahwa hal itu tak terpengaruh. Selain harus mengoptimalkan pelayanan pemerintah dengan menempatkan pejabat yang betul-betul bekerja maksimal.
“Sebenarnya kita tidak terpengaruh dengan wali kota baru, intinya poin kita adalah bagaimana mengoptimalkan gerakan pemerintah, gerakan pelayanan pemerintah, tentu adalah bagaimana menempatkan orang-orang yang betul-betul bekerja maksimal,” tuturnya.
Prof Rudy berharap mutasi ini segera terealisasi secepatnya. Sehingga, seluruh SKPD dapat mengoptimalkan kinerjanya di tahun 2021. Karena menurutnya, masyarakat harus dilayani dengan baik.
“Yah, mudah-mudahan bisa bulan ini, secepatnya. Karena intinya, kita ingin pemerintah ini secara optimal secepatnya. Kalau tidak, yang rugi kan masyarakat. Yang harusnya dilayani dengan baik, belum ada orangnya, menjadi tidak maksimal,” pungkasnya.
