INFOKINI.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan melakukan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) bersama 24 Ketua DPC, Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, serta para pengurus.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe mengatakan bahwa, Rakorda tersebut atas instruksi langsung dari Sekertari Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat.
“Baru saja dua hari lalu Pak Sekjen mengistrusikan ketua paling lambat hari Rabu harus bisa kumpulkan ketua DPC dan fraksi, saya mau kasih arahan,” kata Ni’matullah di Hotel Claro Makassar, Rabu (17/2/2021).
Rakorda ini sendiri sekaitan dengan merespon isu kudeta terhadap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudiyono (AHY) oleh sejumlah oknum, dengan cara ingin menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
“Saya sendiri menyakinkan dan menyampikan ke DPP, bahwa Insyaallah DPD dan seluruh ketua DPC, saya meyakini sangat loyal kepada partai Demokrat lebih khusus loyal dan setia kepada Mas AHY sebagai ketua umum yang sah,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, pihaknya telah memberikan surat dukungan tertulis dari 24 ketua DPC dan DPD Sulsel dan juga sudah menyampaikannya. Namun, ternyata realitas lapangan di Jakarta itu tidak cukup.
“Karena sampai hari ini sejumlah oknum-okbum masih bergerilya ke semua provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan KLB,” beber Ullah, sapaan akrabnya.
Ullah mengungkapkan bahwa, target mereka adalah agar KLB tetap dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan.
“Karena sekarang target mereka, kalau ketua DPD tidak bisa, ketua DPC tidak bisa, dia cari pengurus yang ada namanya di SK,” tutur Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa, ketua umum menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kader Demokrat se-Indonesia, khusunya ketau DPD, para ketua DPC.
“Karena, telah melakukan deteksi dini dan lapor cepat serta telah mengumpulkan 100 persen surat pernyataan setia yang diterima pada tanggal 31 Januari termasuk dari pemilik suara dari organisasi sayap,” papar Tauku.
Namun, kata Teuku, yang perlu diwaspadai setelah tidak berhasil menembus para ketua DPD dan DPC, serta para pemilik suara sah, modus mereka adalah mengunjungi salah satu nama yang tercantum dari hasil validasi terakhir.
“Jadi mereka diminta untuk menandatangani dukungan KLB,” bebernya.
“Mereka juga menempatkan operator lapangan di setiap provinsi, kadang menggunakan pengurus lama atau senior, kadang juga menggunakan mengurus yang masih aktif, kadang juga mereka menggunakan mantan pengurus kita yang pindah partai. Begitu gerakannya,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa, berkat soliditas, KLB resmi dipastikan tidak bisa jalan, karena AD pasal 81 dan ART pasal 83 menjelaskan bahwa KLB bisa dilakukan jika ada permintaan dari majelis tinggi, 2/3 DPD dan setengah DPC dan harus disetujui majelis tinggi.
“Jadi bisa dipastikan, dan tidak perlu khawatir KLB resmi itu tidak akan terjadi,” tegas Teuku.
