INFOKINI.ID, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa gaji untuk 1.100 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah dibayarkan.
Namun yang bermasalah adalah tunjangan Tambah Penghasilan Pegawai (TPP). Sebab, permasalahan administrasi yang belum selesai.
Hal itu dikatakan Prof Rudy menanggapi kabar gaji Satpol PP yang belum terbayarkan selama tiga bulan, terhitung mulai Desember 2020 hingga Februari 2021 ini.
“Saya sudah tanyakan ke beliau (Kepala BPKAD), dia bilang gaji itu sudah dibayar, yang bermasalah memang adalah masalah TPP, karena ada masalah administrasi yang belum selesai. Biasanya masalah administrasi itu di dinas sendiri,” ujarnya, Kamis (25/2/2021).
Prof Rudy menyebutkan tak ada permasalahan soal gaji sesuai yang dilaporkan dari BPKAD.
“Dia bilang Pak sudah. Iya, dilaporkan tidak ada masalah sama saya. Kan sudah saya tanyakan jangan sampai orang sudah berkeringat tidak dibayar gajinya, itu saya punya prinsip,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Satpol-PP Kota Makassar, Iman Hud, saat dihubungi INFOKINI.ID, Senin (22/2/2021) malam, mengatakan, sebanyak 1.100 anggotanya yang belum menerima gaji selama tiga bulan.
“Kurang lebih 1.100 orang termasuk Satpol Linmas. Dari bulan Desember sampai Februari belum keluar. 150 PNS dan 950 pegawai kontrak. Yang boleh dikata itu pendapatan itu, jauh dari pada upah minimum yang layak. Terus mereka tidak terima gaji selama berapa bulan,” ungkapnya.
Meski belum dibayarkan gajinya oleh pemerintah kota selama hampir tiga bulan, namun bawahannya itu tetap bekerja dalam menegakkan Peraturan Daerah.
Iman menegaskan pihaknya akan tetap profesional dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.
Dia berharap pihak pemkot memperhatikan masalah ini. Karena, menurutnya gaji merupakan hak pokok yang mesti diterima.
“Mudah-mudahan pintu hatinya terbuka, walaupun mata, telinga terbuka kalau hatinya tertutup untuk apa? Tidak ada gunanya,” tutupnya.
