INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulawesi Selatan meminta Perimerintah mencari skema penyelesaian ganti rugi lahan dampak jalur kereta api trans Sulawesi rute Makassar-Parepare tahap ketiga, di Kabupaten Maros dan Pangkep.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle mengunkapkan bahwa, bisa saja tidak ada skema pemberdayaan masyarakat di Kementerian Perhubungan yang menangani soal proyek kereta ini. Tetapi ada di Kementerian Koperasi, ada di Kementerian BUMN apa dan lain sebagainya.
“Masyarakat yang terdampak rel kereta api ini, oke terima sesuai dengan nilai apprasial, tetapi ada tambahan ini bentuk pemberdayaan masyarakat bantuan modal usaha melalui koperasi dan lain sebagainya,” jelas Selle, Jumat (19/3/2021).
Menurut Selle, skema-skema seperti itu yang kemudian coba dijajaki.
“Saya bilang rugi sekali kita mestinya kereta api ini sudah masuk daftar list untuk diresmikan presiden. Tetapi karena lambat progres penyelesaiannya di lapangan akhirnya begini tertunda, entah sampai kapan selesai rel kereta api,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengakui, soal harga sudah diatur dan ditentukan dalam apprasial. Namun, mekanismenya harus melibatkan masyarakat.
“Nah sudah ada angka apprasial yang keluar, ndak ada yang berhak untuk menambah ataupun mengurangi itu angka apprasial. Jadi mesti kita cari skema yang lain penyelesaiannya,” papar Selle.
Olehnya itu, kata dia, DPRD Sulsel mengusulkan untuk mencari penyelesaian masalah diluar daripada mekanisme hukum yang di atur dalam undang-undang. Sebab, kalau kaku disitu maka imbasnya ke masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, kita ini ndak mungkin juga kita hanya sekaku seperti itu hanya berdasarkan pada aturan normatif hukum positif,” pungkasnya.
