INFOKINI.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, di Novotel Hotel, Senin (5/4/2021).
Dalam sambutannya, Abdul Hayat Gani mengatakan bahwa, rakor tersebut menjadi skala prioritas, karena ini adalah bagian penting dari segala proses kedepannya.
“Hari ini kita akan melakukan rencana aksi dan action. Saya selalu mengatakan kepada para OPD lingkup Pemprov Sulsel, kurangi diskusi perbanyak eksekusi,” jelas Abdul Hayat.
“Kurangi ke pusat, perbanyak ke daerah. Karena itu salah satu permintaan pemerintah pusat untuk melakukan akselerasi ini,” lanjutnya.
Ia juga mengajak kepada semua untuk sama-sama berproses. Dimulai dengan penandatangan MoU, karena Pemprov Sulsel selalu mengedepankan pencegahan, sehingga pencegahan ini menjadi proses edukasi yang lebih dominan.
“Dan hari ini, ada tujuh kepala OPD yang bersinggungan, tentu dengan melihat seksama konsen kita, action kita,” tegasnya.
Abdul Hayat mengungkapkan bahwa, untuk target yang ingin dicapai, posisi dimana yang kita inginkan dalam melakukan pendampingan pelayanan APBD dan APBN untuk percepatan-percepatan pembangunan.
Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati, menyampaikan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut bersama Plt Gubernur Sulsel, Sekda Sulsel, dan disaksikan oleh pimpinan KPK.
“Karena semenjak kejadian Februari lalu, Pemprov Sulsel menjadi bagian yang paling terpenting,” sebut Niken.
Untuk itu, kata Niken, kedepannya Provinsi Sulsel ini dalam hal pencegahan tindak pidan korupsi akan diperbaiki.
“Kami meminta agar program-program disusun dengan baik dan akuntabel. Karena saya yakin, kolaborasi Bapak dan Ibu bisa menghasilkan energi yang positif,” katanya.
Niken juga mengharapkan, melalui kegiatan ini bisa menghasilkan rencana aksi yang inovatif, yang bisa OPD kerjakan, dengan output setinggi-tingginya. Semaksimal mungkin.
Bahkan diminta, agar supaya penetapan APBD Sulsel tahun 2022 jangan sampai terlambat. Apalagi tahun ini, 321 Pemda terlambat menetapkan APBD.
“Sekarang kita berproses, mohon dipantau terus. Kalau memang ada kendala, tolong disampaikan,” tutur Niken.
Selain itu lanjutanya, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, pihaknya berharap Pemprov juga melakukan pembinaan kepada pemda-pemda yang ada dalam konteks monitoring dan evaluasi.
