INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional pada akhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya adalah pertanian dan kelautan.
Hal tersebut disampaikan Andi Sudirman pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4/2021).
“Data BPS, ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. Ini pada aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat,” jelasnya.
Olehnya itu kata Andi Sudirman, pada 2021 akan melakukan prioritas tertentu. Seperti melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan.
“Termasuk infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi,” kata Andalan, sapaan akrabnya.
Andalan juga menuturkan bahwa, pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.
“Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan,” paparnya.
“Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini,” sambung Andalan.
Selain itu, anggaran desa juga dapat dialokasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh, maka akan menyerap tenaga kerja.
“Sehingga, peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan,” tuturnya.
Dikatakan Andalan, bahwa kedepan adalah kebijakan yang arahnya top down, tetapi pelaksanaannya bottom up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat.
Kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD, untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.
“Kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada,” pungkasnya.
