INFOKINI.ID, MAKASSAR – Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah dikabarkan mendesak untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang kerap disapa Cak Imin atau Gus Ami.
Sejumlah kader tersebut menilai bahwa Gus Ami telah melanggar AD/ART partai hasil Muktamar Bali tahun 2019, sehingga perlu dilakukan evaluasi.
Salah satunya, soal tudingan Muscab yang dilakukan melanggar AD/ART membuat mantan kader bersuara untuk melakukan Muktamar Luar Biasa karena harus ada pendaftaran dan minimal 3 kandidat.
Bagaimana sikap dari kader PKB di Sulsel Sendiri?
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Selatan, Hengky Yasin mengatakan bahwa, hal tersebit biasa terjadi dan bisa terjadi kepada partai manapun.
“Kalau saya melihat, PKB sendiri dimana kepemimpinan dari Gus Ami, sangat kuat legimitasinya dan power untuk memberikan kepada kadernya itu kuat sekali,” jelas Hengky Yasin, di kantor DPRD Sulsel, Rabu (14/4/2021).
Menurutnya, meski saat ini ada riak-riak dari kader untuk melakukan MLB, namun nanti bisa hilang dengan sendirinya, mengingat prestasi dari Gus Ami dalam membesarkan partai cukup bagus.
“Kalau secara prestasi, mungkin bukan hanya internal yang menilai kita tapi dari eksternal pun melihat jika PKB mengalami peningkatakan sekarang,” tuturnya.
Kendati demikian, kata dia, hal apa saja kadang-kadang memang tidak ada yang bisa memuaskan sampai 100 persen dan itu memicu munculnya riak-riak.
“Mungkin saja ada persepektif lain, punya ketidakpuasan tersendiri sehingga itu yang memicu adanya keadaan seperti ini,” terang Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini.
Lebih lanjut, ditanya terkait dengan sikap dari para ketua DPC di 24 kabupaten/kota di Sulsel, Ia menegaskan bahwa DPW PKB Sulsel dan 24 Ketua DPC tetap solid kepada Cak Imin.
“24 kabupaten/kota di Sulsel saya kira satu suara. Dan mendukung secara penuh kepemimpinan dari Gus Ami sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, soal Muscab melanggar AD/ART, menurutnya, PKB dikenal yang namanya pra Muscab terlebih dahulu, sehingga tidak ada model aklamasi.
“Karena kita menganggap bahwa solid dan kekompakan jauh lebih baik untuk memaksimalkan kekuatan kita di PKB ini. Mungkin dari DPP memerintahkan untuk proses muswil sampai Muscab melalui model aklamasi,” tutupnya.
