INFOKINI.ID, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang kuat, bahkan hingga di tingkat desa-desa.
Pasalnya, Pemerintah Pusat telah resmi melarang masyarakat mudik lebaran 2021 yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Selain itu, akan diiringi dengan pengetatan arus mudik pada H-14 hingga H+7.
“Ini diperkuat agar pengawasan ketat siapa yang datang, dicek hasil tesnya segala macam,” katanya, di sela-sela kunjungan kerjanya di Kantor Balaikota Makassar, Kamis (22/4/2021).
Selain itu, Tito menjelaskan ada tiga elemen arus mudik. Yang pertama, daerah tempat bekerja yang akan mudik, artinya sumber pemudik berasal dari daerah calon pemudik.
Kedua adalah tempat sarana transportasi, dan ketiga daerah yang target sasaran pemudik.
“Yang ketiga ini ada cara-cara sendiri di daerah-daerah asal daerah tempat pemudik. Ini mereka kita berikan kampanye-kampanye penjelasan-penjelasan untuk mereka tidak mudik, termasuk biasanya larangan bagi ASN, BUMN untuk tidak mudik,” jelasnya.
“Bahkan ada beberapa swasta pun yang melarang karyawan-karyawannya untuk mudik dan langkah ini dilakukan secara masif,” sambungnya.
Lalu, pihaknya juga bekerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya Kementerian Perhubungan, dengan cara melakukan pengetatan di sarana transportasi.
“Mulai dari adanya testing persyaratan PCR kemudian GeNose, dan lain-lain. Kemudian juga ada cek point untuk di darat, pemutarbalikan kendaraan yang tidak memiliki hasil tes misalnya,” katanya.
Diimbau juga agar mengkarantina mandiri selama lima hari kepada pemudik.
Namun Tito mengaku, meski pihaknya sudah berusaha untuk menekan arus mudik, tapi biasanya pasti akan ada pemudik yang bisa lolos.
“Ada saja yang lolos, namanya juga Indonesia, nomor 4 negara terbesar di dunia,” pungkasnya.
