INFOKINI.ID, MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Tim LKPJ DPRD Sulsel merasa terkejut melihat pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone.
Pasalnya, bendungan yang sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp61 miliar itu, hanya dapat mengaliri jumlah potensial sawah tidak lebih dari 100 hektare.
Bukan hanya itu, lokasi bendungan pun di atas pegunungan. Sehingga dibutuhkan lagi pompa untuk mendorong air ke pegunungan.
Anggota tim LKPJ DPRD Sulsel, Ady Ansar, usai meninjau langsung bendungan tersebut menuturkan bahwa, untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tak ada air, letaknya pun berada di tengah hutan.
“Jadi, butuh pompa besar untuk mendorong air ke atas, jelas biaya operasionalnya sangat besar,” ujar Ady.
Menurut Ady, besar anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dari dana pinjaman, juga diragukan bisa tuntas pada tepat waktu sesuai yang telah disepakati.
“Dari hasil evaluasi kita di komisi, mereka pun ragu selesai,” terang Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel ini.
Sementara itu, Ketua Komisi D bidang Pembangunan DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyampaikan bahwa, hampir semua kegiatan dari pinjaman dana PEN bermasalah.
“Selain pekerjaan yang terancam mangkrak, juga manfaat dari kegiatan yang menghabiskan dana triliunan itu,” jelas RP, akronim namanya.
Selain kunjungan ke Bendungan Lalengrie di Bone, anggota DPRD Sulsel juga meninjau beberapa pembangunan. Diantaranya Bendungan Waru Waru, bantuan pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Bone hingga Islamic Center.
“Kami sudah tugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Bahkan kalau tidak juga memuaskan, kita akan minta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan,” pungkasnya.
