INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan menanggapi rekomendasi dari anggota DPRD Sulsel, terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2020.
Menurutnya, rekomendasi dari DPRD Sulsel merupakan hasil evaluasi yang dilakukan dari seluruh komisi yang ada di dewan terhadap implementasi dan tugas penyelanggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
“Yang telah dilaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah di tahun 2020,” jelas Andi Sudirman dalam sambutannya, di ruang paripurna DPRD Sulsel, Kamis (29/4/2021).
Andi Sudirman mengatakan, sebagaimana pasal 20 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, maka rekomenadasi dari DPRD tersebut agar dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran dan kebijakan strategis dalam pengambilan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran berjalan serta pada tahun anggaran berikutnya.
“Jadi, itu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah atas rekomendasi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tugas pada OPD guna mewujudkan percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Namun, kata dia, dengan tetap mengedepankan sinkronisasi anggaran dalam visi dan misi pada RPJMD 2018 -2023, kebijakan nasional dan sinergitas organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
“Keberhasilan yang telah dicapai terhadap kinerja pemerintah yang termuat dalam LKPJ Gubernur Sulsel tahun anggaran 2020 ini, patut kita syukuri,” terang Andi Sudirman.
Lanjutnya, untuk hal-hal yang belum tercapai pelaksanaanya dalam RPJMD 2018-2023 ini ataupun yang dianggap tertunda dalam capaian indikator pembangunan RPJMD tahun 2018-2032 sebagaimana rekomendasi dari anggota dewan, akan diakomodir dalam penyusunan anggaran berikutnya.
“InsyaAllah akan diakomodir dalam penyusunan anggaran serta kebijakan dalam pelaksanaan kedepan,” papar Andalan, sapaan akrab Plt Gubernur Sulsel ini.
Untuk itu lanjutnya, apa yang telah dicapai pemerintah tidak luput dari kerjasama dari semua pihak. Olehnya itu dirinya meminta agar dikoreksi kalau ada hal yang kurang berkenan dan belum memberi apresiasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulsel.
“Rekomendasi ini saya rasa sebagai cerminan dan wujud perhatian yang baik serta merupakan dukungun dari partisipasi dari legisltif menuju Sulsel yang maju dan lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis mengingatkan kepada Plt gubernur Sulsel untuk membaca rekomendasi.
“Karena itu bagian yang tidak lepas dari angka-angka yang mengacu kepada indeks kinerja utama untuk 2020,” tutur Januar.
Januar mengungkapkan, meskipun masih terurai dalam bentuk kegiatan-kegiatan, tapi itu sinyal yang mengarah kepada akumulasi indeks-indeks yang akan memberi penilaian kinerja di tahun 2020.
“Mau indeks kesehatan, indeks infrastruktur, kami berharap bukan karena alasan pandemi Covid-19 sehingga beberapa indikator yang ingin dicapai tidak tercapai itu kami maklumi di situ,” jelasnya.
Namun kata dia, apakah ruangannya nanti tertampung di 2021, 2022 dan seterusnya. Karena muatan dari rekomendasi harus dimuat dan harus harmoni di tahun berjalan dan tahun berikutnya.
“Jadi ini yang harus dipahami sehingga kami harus mengawal rekomendasi ini, begitu pun rekomendasi-rekomendasi sebelumnya,” pungkasnya.
