INFOKINI.ID, MAKASSAR – Ketua Komisi D Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Rahman Pina, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait menyikapi proses pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone.
Pasalnya, Bendungan Lalengrie ini dinilai tidak efektif dalam proses pembagian air, karena letaknya yang berada di tengah hutan, tanpa air dan jauh dari lokasi persawahan.
“Kita akan panggil pihak terkait. Mulai dari Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), konsultan perencana, kontraktor hingga camat setempat yang dianggap mengetahui proses penentuan lokasi bendungan,” jelas Rahman Pina, di Tower DPRD Sulsel, Jumat (30/4/2021).
Dikabarkan sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ady Ansar menyoroti terkait dengan pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone.
Pasalnya, bendungan yang sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp61 miliar itu hanya dapat mengaliri persawahan masyarakat Bone tidak lebih dari 100 hektare.
Bahkan kata dia, untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tak ada air, letaknya pun berada di tengah hutan.
“Jadi, butuh pompa besar untuk mendorong air ke atas, jelas biaya operasionalnya sangat besar,” jelas Ady.
Menurutnya, besar anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dari dana pinjaman, juga diragukan bisa tuntas pada tepat waktu sesuai yang telah disepakati.
“Dari hasil evaluasi kita di komisi, mereka pun ragu selesai,” tutupnya.
