INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi A bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menyoroti terkait banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, ditemui di sela-sela rapat komisi di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Senin (7/6/2021).
“Saya kira sudah menjadi poin perhatian komisi ya, ini struktur pemerintahan di Sulsel segera harus dinormalkan, salah satu yang tidak normal itu terlalu banyak pos strategis termaksud jabatan yang diisi oleh Plt,” kata Selle.
Selle mengungkapkan bahwa, pihaknya sudah melakukan rapat di komisi, membahas soal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
“Ternyata penjelasan pimpinan OPD yang hadir Plt ini ada miskomunikasi antara Plt yang satu dengan plt yang ada sekarang,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini memang harus menjadi perhatian bagi Plt Gubernur Sulsel, agar segera berkoordinasi dan minta pendapat kepada Kemendagri.
“Agar sejumlah pos strategis yang diisi Plt sekarang segera didefinifkan. Tidak boleh dibiarkan selalu begini, tidak normal pemerintahan,” terang Selle.
Ia juga menambahkan bahwa, ada persoalan dari tindak lanjut LHP BPK, penting agar nyambung informasinya antara pejabat yang satu dengan sekarang.
“Jadi, sebaiknya segera dipikirkan untuk didefinitifkan,” tegasnya.
Pasalnya, apabila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, akan berpotensi merusak atau menjadikan kinerja para OPD lingkup Sulsel merosot.
“Sangat berpengaruh terhadap kinerja masing-masing OPD termaksud serapan anggaran,” tutupnya.
