INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan membidangi kesejahteraan masyarakat, melakukan rapat kerja bersama Direktur Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (8/6/2021).
Dalam rapat kerja membahas terkait LHP BPK RI atas LKPD Sulsel tahun anggaran (TA) 2020 dan evaluasi triwulan I TA 2021. Anggota Komisi E menyoroti terkait pengelolaan lahan parkiran yang diambil alih Perseroda Sulsel.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB mempertanyakan mengenai keterlibatan Perseroda pada lahan parkri, di semua lahan parkir di RS.
Irfan AB mengatakan bahwa, hal tersebut tidak pernah sampai di Komisi E, padahal setiap saat dilakukan rapat kerja, rapat evaluasi dan sebagainya.
“Padahal kita ketahui semua ini BUMD, saya kira kita sudah pahami bahwa BUMD semua pengelolaan keuangan yang ada disitu adalah otoritas,” kata Irfan, pada rapat kerja tadi.
Politisi Partai PAN ini mengungkapkan bahwa, seharusnya persoalan ini dilaporkan, karena ini adalah salah satu bentuk pengawasan dari DPRD.
“Nanti pada saat ada persoalan baru bapak ungkap semua,” jelasnya.
Menurutnya, perusda harus menciptakan pendapatan lain, jangan malah mengambil pendapatan dari rumah sakit.
“Akhirnya pendapatan rumah sakit berkurang dan mungkin dia laporkan ada penambahan,” beber Irfan.
Senada, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, John Rende Mangontan juga mempersoalkan perihal lahan parkir di rumah sakit yang seharusnya menjadi kewanangan pengelolaan rumah sakit.
“Padahal rumah sakit ini bahagian dari BUMD, ini yang aneh,” tutur Politisi Partai Golkar ini.
“Jangan sampai BUMD Perusda (Perseoda) ini karena orang ring satu sehingga mengkebiri hak dari pada rumah sakit, ini yang perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.
