INFOKINI.ID, MAKASSAR – Partai Golkar Sulawesi Selatan telah mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Takalar yang akan dilaksanakan pada 17 Juli 2021 mendatang.
Sementara untuk pengumuman pendaftaran bakal calon 7 Juli, pendaftaran atau pengambilan formulir 9 hingga 10 Juli, pengembalian formulir bakal calon 11 Juli, dan penyerahan dukungan pada 12 Juli 2021.
Kemudian, untuk verifikasi berkas dilaksanakan 13 Juli, laporan hasil pendaftaran ke DPD Sulsel pada 13 hingga 14 Juli dan puncak pelaksanaan Musda X tanggal 17 Juli mendatang.
Pertarungan dipastikan tersuguh pada Musda X Golkar kali ini, karena ada beberapa tokoh Golkar yang akan bertarung dan telah berburu suara untuk meraih kursi pimpinan Partai Golkar Takalar.
Namun, salah satu prasyarat yang menjadi sorotan yang terkait domisili. Salah satu kader terbaik Golkar Takalar, Fahruddin Rangga menilai, dengan masuknya domisili sebagai syarat calon akan mempersulit sebahagian bakal calon.
Menurutnya, segala persyaratan dan aturan main yang dibuat sesuai juklak dan PO partai Golkar yang sulit dipenuhi hampir semua bakal calon adalah domisili yang tentu dibuktikan dengan KTP.
“Sebagai contoh saya selaku anggota DPRD Sulsel yang dipersyaratkan harus berdomisili di Kota Makassar tentu ber KTP Makassar dan tidak mungkin dibolehkan memiliki dua KTP domisili berbeda,” ujar Legislator Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini.
Dikatakannya bahwa, persyaratan yang tidak dapat dipenuhi harus dengan kebijakan diskresi, karena tanpa itu mustahil untuk dapat ikut berkompetisi sebagai calon.
“Yang saya pahami sekalipun seluruh pemilik suara memberikan dukungan tetapi salah satu syarat tidak terpenuhi akan cacat administrasi dan masuk kategori tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Olehnya itu lanjut dia, agar bisa ikut berkompetisi memperebutkan kursi 01 Golkar Takalar, dirinya harus mendapat restu dari ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe.
“Artinya, sebagai kader harus patuh, sehingga tanpa izin dan petunjuk dari pak ketua DPD I Golkar Sulsel ndak akan mungkin saya melangkah jauh, sehingga saya pada posisi wait and see (tunggu dan lihat),” beber Rangga, sapaan akrabnya.
Selain itu, Wakil Koordinator Banggar DPRD Sulsel ini berharap bahwa, pada musda kali ini Rangga tidak ingin meninggalkan goresan yang cacat karena menggar aturan.
“Pengabdian di partai yang membesarkan saya tidak mesti harus jadi ketua kan, tetapi partai ini kami sangat jaga dari tangan orang orang yang akan merusak citra dan marwah partai yang amat saya cintai,” tegasnya.
“Oleh karenanya saya ingin terpilih dan dipilih tanpa meninggalkan goresan cacat apalagi melanggar aturan organisasi, karena selaku kader harus senantiasa menjunjung tinggi dan menghormati aturan organisasi,” kunci Rangga.
