INFOKINI.ID, TAKALAR – Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kabupaten Takalar ditengarai mendapat perlakuan berbeda dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan AD/ART dan pedoman organisasi (PO) yang mengatur setiap bakal calon yang ingin maju di musda wajib memiliki KTP daerah dimana dia akan menjadi ketua.
Selain itu, berdasarkan juklak DPP Golkar nomor 2, tahun 2020 pada poin A huruf c berbunyi bakal calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti pernah menjadi pengurus tingkat kabupaten kota.
Atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus partai tingkat kecamatan, ormas pendiri dan didirikan selama satu periode penuh. Serta berdomisili di kabupaten kota yang bersangkutan.
Seperti diketahui, dua bakal calon masing-masing Zulkarnain Arief dan Fahruddin Rangga sama-sama berdomisili di Makassar.
Untuk menjadi calon ketua Golkar Takalar, maka keduanya harus memiliki KTP Takalar, kecuali mendapat diskresi dari Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto seperti daerah lain yang telah menggelar musda diantaranya Gowa yang hanya meloloskan Ambas Syam karena tiga bakal calon tak mendapat diskresi.
“Sebaiknya Golkar Sulsel memintakan diskresi untuk keduanya agar kompetisi di musda berlangsung fair dan sehat,” ujar Ridwan Salah satu kader Golkar di Takalar, Minggu (11/7/2021).
Menurut Ridwan, jika Golkar Sulsel hanya meloloskan salah satunya, maka soliditas kader kembali hancur, dan diyakini bila kursi Golkar di parlemen sulit naik bahkan berpotensi turun.
“Salah satu kekhawatiran saya, akan banyak kader memilih partai lain di Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengemukakan bila persyaratan maju musda Golkar dalam berbagai tahap dan tingkatan semestinya sesuai aturan internal partai sehingga potensi konflik dapat diperkecil.
“Sekalipun dikenal ada diskresi sejatinya saat darurat saja, semua demi perbaikan partai,” papar Firdaus.
