INFOKINI.ID, MAKASSAR – Sejauh ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap konsisten menjadi partai oposisi di Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa, pihaknya akan tetap memberi kritisisasi terhadap kebijakan pemerintah, tapi bukan asal beda. Namun kitikan yang konstruktif.
“Kalau kebijakan-kebijakan pemerintah ternyata memang pro rakyat dan menguntungkan rakyat maka kita akan mendukung,” ujar Ahmad Syaikhu, saat berkunjung di Kantor DPW PKS Sulsel, Kamis (16/9/2021).
Misalnya kata dia, kebijakan terkait dengan kebijakan luar negeri. Dimana pemerintah tetap memberi dukungan terhadap pemerintah Palestina, maka PKS mendukung.
“Tetapi kebijakan yang tidak pro rakyat, maka terus terang kita melakukan penolakan dan kritisisasi diantaranya terkait proses UU Cipta kerja,” tuturnya.
“Jadi itu sikap kami terhadap posisi yang konstruktif,” lanjut Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Selain itu lanjutnya, wacana amandemen menyangkut penambahan masa jabatan Presiden, pihaknya juga melakukan penolakan terhadap hal tersebut.
“Kenapa? Sesuai dengan konstitusi kita dan konstitusi justru memberi pembatasan agar tidak terjadi keterlampauan batasan kewenangan karena lamanya seseorang duduk dalam sebuah jabatan sebagai presiden,” terang Ahmad Syaikhu.
Ia juga menambahkan bahwa, salah satu faktor sehingga ditolak karena konstitusi menyebutkan sudah cukup dua periode. Karena, kalau tiga periode sesuai konstitusi dan aturan perundang-undangan hanya kepala desa.
“Yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan kepala desa, itu boleh tiga periode,” tutupnya.
