Soal Musdalub Hanura Sulsel, Sjukri Mengaku Belum Terima SK Penetapan Ketua Terpilih

INFOKINI.ID, MAKASSAR – Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Hanura Sulawesi Selatan mengaku belum menerima nama Surat Keputusan (SK) ketua terpilih.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Musdalub Partai Hanura Sulsel, M Sjukri Sopamena, saat ditemui di Black Canyon Caffe di Jalan Hertasning Makassar, Rabu (17/11/2021).

“Yang mau saya sampaikan bahwa, SK penetapan dari musdalub sampai sekarang saya belum terima selaku ketua panitia,” ujar Sjukri.

Diketahui, Anggota DPRD Sulsel Wahyuddin mengaku bahwa dirinya telah ditetapkan oleh DPP sebagai Ketua Hanura Sulsel dan sudah di-SK-kan serta telah menyodorkan struktur kepengurusan ke DPP.

Menanggapi itu, Sjukri menuturkan bahwa kalau perihal tersebut benar, maka sudah seharusnya selaku Ketua panitia dirinya menerim surat administratif tersebut.

“Administratif musdalub itu kemudian menjadi pertanggungjawaban saya di Musdalub,” tuturnya.

Namun kata dia, bukti administrasi tersebut sampai sekarang tidak diterima sama sekali. “Makanya kenapa saya baru bicara sekarang, karena dari tanggal 28 Oktober sampai sekarang kita di DPD bimbang karena tidak ada Ketua,” jelas Plt Ketua Hanura Gowa ini.

“Kemudian kita harus berpikir Desember nanti sudah dekat mi, kita akan dikejar verifikasi dan lain-lainnya,” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa, kalau seandainya penetapan Ketua DPD Hanura Sulsel melalui penunjukan langsung atau diskresi dari DPP maka tentunya tidak terjadi kisruh.

“Tapi persoalannya ini bukan proses diskresi, berarti harus mendengar dari yang punya hak suara. Jadi dari 24 DPC itu, ada dua DPC netral dan 16 tidak mendukung (Wahyuddin jadi ketua),” terangnya.

Selain itu kata dia, steering committee Musdalub Partai Hanura Sulsel sendiri tidak bisa menunjukkan surat dukungan dari DPC kepada Wahyuddin, sebagai persyaratan 30 persen dukungan.

“Kalau ditunjukkan juga surat dukungan harus berstempel. Itu kita tunggu sebenarnya, surat dukungan harus berstempel kalau dikatakan sah. Jadi, kalau berani ditunjukkan tidak mungkin terjadi kisruh,” tegas Sjukri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *