INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan membidangi ekonomi memfasilitasi para nelayan yang terhimpun dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel bertemu dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse.
Pertemuan HNSI Sulsel bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse, dilaksanakan di salah satu warkop di Kota Makassar, Senin (14/3/2022).
Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilakukan Komisi B DPRD Sulsel bersama HNSI Sulsel di ruang komisi, Senin siang.
Selain rombongan HNSI Sulsel, turut hadir Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sarwendye T, Andi Azizah Irma, Rahmat Muhayang, Zulkifli Zain, serta Andi Izman Maulana Padjalangi.
“Ibu Cicu Ketua Komisi, bangun komunikasi sama saya, karena kebetulan saya di Komisi IV, itu (nelayan) mitra saya, makanya ya udah kita ajak kesini untuk mendengarkan aspirasinya seperti apa baik dari Dinas, Asosiasi Nelayan maupun KKP,” kata Legislator Fraksi NasDem DPR RI, Rusdi Masse.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP NasDem ini menuturkan, dari pertemuan bersama dinas, asosiasi nelayan dan pihak Kementerian KKP ini, maka telah didapatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan diperjuangkan di pusat.
“Seperti misalnya asuransi nelayan, kuotanya itu cuman beberapa ribu, karena mengingat Sulsel banyak juga nelayannya. Makanya aspirasinya supaya ditambah,” jelas RMS.
Ketua DPW Partai NasDem Sulsel ini mengatakan bahwa, para nelayan juga mengeluhan terkait pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang jauh.
Sementara lanjutnya, para nelayan ini banyak masuk Pelabuhan Paotere sedangkan pelayanan SPB itu ada di Untia. Olehnya itu, bagaimana pihak KKP ini membuka ruang untuk ada pelayanan di Pelabuhan Paotere.
“Kebetulan tanggal 29 nanti saya akan RDP dengan KKP, maka itulah yang akan nanti sampaikan ke pihak Kementrian,” tuturnya.
Selain itu kata RMS, para nelayan tadi juga mengusulkan agar semua pulau-pulau besar yang padat penduduk untuk nelayan, supaya ada dibukakan semacam SPBE atau SPBU.
“Supaya misalnya jangan dia tinggal di 100 mil di pulau sana terus dia mau isi solar dia masuk Makassar, itu sudah butuh beberapa biaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangun Karim mengatakan bahwa, hasil RDP bersama HNSI dan stakeholder terkait akan disampaikan ke pimpinan.
Kemudian nanti ketua mengeluarkan rekomendasi untuk dikirimkan ke DPR RI Komisi IV dan nanti akan dibicarakan dengan Kementerian KKP.
