INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan membidangi Kesejahteraan Masyarakat, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel sekaligus Koordinator Komisi E, Muzayyin Arif yang diterima Sekretaris Jenderal Dirjen Pendidikan Vokasi Dr. Wartanto, MM.
Muzayyin menyampaikan tujuan kunjungan dalam rangka memperoleh informasi terkait program dan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi di Kemendikbud.
“Khususnya yang terkait dengan peralihan kewenangan pendidikan vokasi dari daerah ke provinsi sebagai implementasi dan implikasi dari undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Muzayyin, Selasa (14/6/2022).
Legislator fraksi PKS Sulsel ini mengatakan bahwa, sejak diberlakukan undang-undang ini yang mengharuskan peralihan beberapa SMK dan SMA dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi masih menyisakan beberapa persoalan.
Muzayyin berharap, wawasan yang diperoleh menjadi penguatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, baik sekolah kejuruan maupun politeknik yang ada.
“Semoga pendidikan vokasi mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan persaingan global di masa yang akan datang,” terangnya.
Setdirjen Dikvokasi Wartanto mengantar dengan sebuah filosofi pendidikan vokasi bahwa anak-anak itu dididik supaya ‘bisa apa’ bukan ‘tau apa’.
“Metode pembelajaran diubah, minimal 60 persen praktek dan maksimal 40 persen teori,” tutur Wartanto.
Menurutnya, dengan praktek yang lebih banyak peserta didik akan menguasai satu atau lebih bidang keahlian yang menunjukkan mereka bisa apa. Keahlian yang dikuasai akan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
Kebijakannya adalah menghasilkan peserta didik yang mampu bekerja pada bidang yang dikuasai dan mampu berwirausaha.
“Sehingga dengan kompetensi itu perusahaan akan menyerap tenaga kerja dengan baik. Maka kurikulum pendidikan di sekolah vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri,” bebernya.
