Gowa Penuhi Indikator Kabupaten Peduli HAM, “Penobatan” Kemenkumham Genapkan 170 Penghargaan Kepemimpinan Adnan-Rauf

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menerima penghargaan Kabupaten Peduli HAM, Senin (12/12/2022).(Foto:ist)

INFOKINI.ID, JAKARTA– Pemerintah Kabupaten Gowa kembali menambah jumlah penghargaan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dan H Abd Rauf Malaganni. Sebuah penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) diberikan kepada Kabupaten Gowa atas “penobatan” sebagai Kabupaten Peduli HAM di Indonesia. Penghargaan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dalam peringatan Hari HAM ke-74 yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Senin (12/12/2022). 

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam kesempatan usai menerima penghargaan mengatakan, penghargaan ini atas penilaian telah terpenuhinya sejumlah fasilitas yang menjadi indikator dalam penilaian kabupaten Peduli HAM. Atas penghargaan ini, kepemimpinan Adnan-Rauf di Kabupaten Gowa telah menambah jumlah penghargaan yang diterima Pemkab Gowa dan menggenapkannya menjadi 170 penghargaan. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, saat sambutan peringatan Hari HAM Ke-74 tahun 2022.(Foto:ist)

“Sekarang hak azasi manusia bertumpu pada 4, yaitu kepada perempuan, teman-teman disabilitas, anak dan masyarakat.Gowa, di beberapa fasilitas telah memenuhi persyaratan itu. Salah satunya menyiapkan semua fasilitas untuk kawan-kawan disabilitas atau difabel. Penghargaan ini diberikan karena Gowa juga dinilai kabupaten peduli anak. Sehingga indikator yang menjadi perhatian utama pemerintah untuk hak azasi manusia, telah dimiliki Kabupaten Gowa. Sehingga dengan penghargaan ini, kita telah menerima 170 penghargaan,” jelas orang nomor satu di Kabupaten Gowa ini.

Di kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada sambutan tertulisnya mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagal program pemajuan HAM. Dukungan terhadap pelaksanaan penghormatan, penegakan, pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM. Ditambahkannya, membangun kesadaran akan pentingnya penjaminan kehidupan yang manusiawi bagi setiap warga negara, adalah dasar utama bagi Aparatur Sipil Negara melaksanakan PSHAM. “PSHAM kesadaran mendalam bahwa tanpa upaya negara, pemerintah, dan kita semua untuk mewujudkannya, maka hak azasi manusia hanya akan menjadi goresan hitam di atas kertas putih,” ujarnya.

Pada peringatan hari HAM se-dunia bertema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang menuju Indonesia Maju” ini memastikan pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun atau No one left behind. Hal ini dimulai dari penguatan sistem pendataan kelompok rentan dan marjinal sebagai basis kebijakan afirmasi, penggeser perspektif charity menjadi pendekatan berbasis HAM, serta memastikan setiap kelompok rentan dan marjinal menikmati kualitas tertinggi hak azasi manusia. 

Diakuinya, pemberian penghargaan ini, sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak azasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat. “Penghargaan ini adalah apresiasi atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM. 

Adapun penghargaan diberikan kepada 6 menteri dan pimpinan tinggi lembaga, sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM. Selain itu ada 10 gubernur sebagai pembina kabupaten/kota Peduli HAM, 2 gubernur juga menerima penghargaan sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM. Penghargaan juga diberikan kepada 170 bupati/walikota untuk kabupaten/kota Peduli HAM, 7 bupati/walikota yang mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM, 1 pemda  yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina kabupaten/kota Peduli HAM, dan 10 Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.

Selain Kabupaten Gowa, penghargaan juga diberikan kepada Pemprov Sulsel, dan sejumlah kabupaten di Sulsel, seperti Bantaeng, Jeneponto, dan Kabupaten Bone.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *