Sekwan DPRD Makassar, Dahyal, Kupas Tuntas Legislasi Daerah dan Digitalisasi di Kuliah Umum

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Makassar, Dahyal, menjadi pembicara utama dalam kuliah umum bertajuk "Proses Legislasi Daerah: Partisipasi Publik dan Peluang Digitalisasi dalam Urusan Legislasi Daerah". (Foto:Ist)

INFOKINI.ID, MAKASSAR– Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Makassar, Dahyal, menjadi pembicara utama dalam kuliah umum bertajuk “Proses Legislasi Daerah: Partisipasi Publik dan Peluang Digitalisasi dalam Urusan Legislasi Daerah” yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (22/11/2024).

Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta, termasuk mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum.

Dahyal, didampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Makassar, Muhajir, memberikan pemaparan mendalam tentang mekanisme pembentukan peraturan daerah (perda). Ia menjelaskan tahap-tahap legislasi mulai dari inisiasi, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan, serta pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses tersebut.

“Proses legislasi daerah adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa legislasi yang baik, pembangunan daerah akan sulit terarah dan berdampak luas. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan terhadap rancangan peraturan daerah,” tegas Dahyal.

Ia juga membahas pengalamannya selama bertahun-tahun di DPRD dan tantangan dalam memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, menghindari keberpihakan pada kelompok tertentu. Selain itu, Dahyal menyoroti potensi digitalisasi dalam mempercepat dan meningkatkan transparansi proses legislasi.

Sesi tanya jawab yang digelar di akhir acara berlangsung interaktif. Para peserta antusias bertanya tentang implementasi peraturan daerah dan cara masyarakat dapat berperan dalam proses legislasi.

“Kegiatan ini sangat membuka wawasan kami, terutama tentang bagaimana partisipasi publik dapat benar-benar berdampak pada kebijakan daerah,” ujar salah satu peserta kuliah umum.

Acara ini berhasil menggambarkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan publik. (**)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *