INFOKINI.ID, SEOUL – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol malam tadi mengumumkan darurat militer. Sontak kebijakan mengejutkan ini disambut kecaman berbagai kalangan di Korsel.
Keputusan drastis Yoon Suk-yeol yang diumumkan melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB) menyebutkan terdapat “kekuatan anti-negara” dan ancaman dari Korea Utara.
Namun belakangan terungkap bahwa keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal tetapi oleh situasi politik internal.
Keputusan Yoon sontak mendorong ribuan orang untuk berkumpul di depan parlemen sebagai bentuk protes, sementara anggota parlemen dari kubu oposisi bergegas ke gedung tersebut guna mendorong pemungutan suara darurat demi mencabut keputusan presiden.
Beberapa jam kemudian Yoon mencabut perintah darurat militer.
Mengapa presiden Korsel mengumumkan darurat militer?
Para pengamat mengatakan Presiden Yoon telah bertindak seperti presiden yang sedang terpojok.
Dalam pidatonya pada Selasa (03/12) malam, Yoon memaparkan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahannya. Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya mengumumkan darurat militer untuk “menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan”.
Dekrit darurat militer yang diumumkan Yoon untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan. Dalam waktu singkat, sejumlah serdadu dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen. Sejumlah helikopter bahkan terlihat mendarat di atap gedung tersebut.
Sejumlah serdadu Korsel berusaha memasuki gedung parlemen tapi dihalangi staf gedung dengan menyemprotkan isi tabung pemadam kebakaran, Selasa (03/12) malam.
Media lokal juga menampilkan tayangan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen, sementara staf gedung mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.
Sekitar pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB), militer Korsel mengeluarkan aturan larangan protes dan aktivitas oleh parlemen serta kelompok politik, sekaligus menempatkan media di bawah kendali pemerintah.
Namun, politisi Korea Selatan segera menyebut dekrit darurat militer yang dikeluarkan Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai “langkah yang salah”.
Sejumlah polisi dikerahkan ke depan gedung parlemen setelah Presiden Korsel mengumumkan darurat militer, Selasa (03/12) malam.
Sementara itu, Lee Jae-myung selaku pemimpin Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi terbesar di negara itu, meminta anggota parlemen dari partainya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut.
Ia juga meminta warga sipil Korea Selatan untuk hadir di parlemen sebagai bentuk protes.
“Tank, kendaraan lapis baja, serta tentara yang dilengkapi senjata api dan pisau akan menguasai negara ini… Para warga negara sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional.”
Warga sipil Korsel mendatangi gedung parlemen untuk memprotes darurat militer. Sejumlah warga terlibat bentrokan dengan polisi.
Ribuan orang mematuhi seruan itu. Mereka bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: “Tidak ada darurat militer!” dan “hancurkan kediktatoran”.
Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu memperlihatkan ketegangan antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang gedung parlemen. Namun, ketegangan tidak meningkat menjadi aksi kekerasan.
Para anggota parlemen kemudian melewati barikadebahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang tempat pemungutan suara.
Sesaat setelah pukul 01.00 dini hari pada Rabu (04/12) atau pukul 23.00 WIB Selasa (03/12), sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer. Dekrit darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.
Massa bersorak setelah dekrit darurat militer dicabut. Kelegaan mengemuka beberapa jam kemudian setelah dekrit darurat militer dicabut.
Pencabutan itu disambut dengan sorak-sorai dari para pengunjuk rasa yang berkumpul di tengah suhu beku. Para warga berteriak, “Kami menang!” demikian dilaporkan kantor berita AFP.
