INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat komitmen pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan melalui penyaluran bantuan pendidikan senilai sekitar Rp2,1 miliar, rencana penyediaan ambulans laut, hingga revitalisasi sekolah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Barrang Lompo dan Pulau Bone Tambu, Jumat (12/6/2026).
Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang layak.
Dalam kunjungan tersebut, Munafri menyerahkan bantuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan total anggaran sekitar Rp2,1 miliar. Dana itu dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah serta pemberian beasiswa bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah kepulauan.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp900 juta diperuntukkan bagi jenjang SD, sedangkan Rp1,2 miliar dialokasikan untuk jenjang SMP.
“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kota untuk memastikan anak-anak kita di wilayah kepulauan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Munafri.
Selain menyerahkan bantuan secara simbolis kepada siswa penerima beasiswa, Munafri juga meninjau kondisi sejumlah fasilitas pendidikan untuk melihat langsung kebutuhan penanganan di lapangan.
Sekolah Terdampak Abrasi Jadi Prioritas
Salah satu lokasi yang dikunjungi ialah SD Inpres Barrang Caddi II di Pulau Bone Tambu. Munafri kemudian meninjau SMP Negeri 42 Satu Atap Bone Tambu yang terdampak abrasi pantai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kota karena berpotensi mengancam keamanan bangunan dan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar.
Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sekaligus memastikan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.
Munafri mengatakan, revitalisasi sekolah di Bone Tambu menjadi salah satu prioritas yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
“Kalau di anggaran perubahan tahun ini tidak memungkinkan karena kondisi bangunan membutuhkan penanganan menyeluruh,” tuturnya.
“Insya Allah pada APBD pokok tahun 2027 kita akan melakukan revitalisasi maksimal terhadap sekolah SD dan SMP yang ada di Bone Tambu, termasuk fasilitas rumah dinas guru,” sambungnya.
Selain perbaikan bangunan sekolah, keberadaan rumah dinas guru juga menjadi perhatian. Menurut Munafri, fasilitas tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran penempatan dan rotasi kepala sekolah maupun tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kedisiplinan tenaga pendidik.
Pemerintah kota, kata dia, telah memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terluar. Karena itu, insentif tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan tanggung jawab secara maksimal.
“Guru yang sudah ditempatkan wajib hadir dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai insentif dinikmati tetapi kewajiban tidak dijalankan. Bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik kalau gurunya tidak ada,” tegasnya.
Munafri pun meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar memperketat pengawasan terhadap kehadiran guru sekaligus memastikan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah kepulauan terus meningkat.
Ambulans Laut Disiapkan untuk Percepat Rujukan Pasien
Selain pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan menjadi agenda penting dalam pembangunan wilayah Kepulauan Sangkarrang.
Pemerintah Kota Makassar tengah mempersiapkan penyediaan ambulans laut untuk membantu mempercepat proses evakuasi dan rujukan pasien dari pulau-pulau menuju fasilitas kesehatan di daratan.
Munafri menjelaskan, pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan masih menghadapi tantangan berupa kondisi cuaca dan keterbatasan transportasi laut. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi kecepatan penanganan pasien yang membutuhkan rujukan segera.
“Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa tersedia ambulans laut. Selama ini kendalanya ada dua, yakni cuaca dan transportasi,” ujarnya.
“Kadang cuacanya baik tetapi transportasinya tidak ada, atau sebaliknya. Karena itu harus ada layanan yang memang disiapkan khusus untuk wilayah kepulauan,” lanjutnya.
Rencana penyediaan ambulans laut diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di daratan.
Meski demikian, kesiapan layanan tersebut juga perlu didukung pengaturan operasional, ketersediaan tenaga medis, serta prosedur rujukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Kepulauan
Tak hanya pendidikan dan kesehatan, Pemkot Makassar juga menyiapkan sejumlah program pendukung lainnya, termasuk bantuan sanitasi dan jamban masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan sekolah, serta penguatan infrastruktur dasar.
Munafri menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tetap merupakan bagian integral dari Kota Makassar sehingga harus memperoleh perhatian dan pelayanan publik yang setara.
Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan anggaran, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk layanan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tanggung jawab kita bersama memastikan pendidikan dan kesehatan masyarakat pulau benar-benar terjamin oleh pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan perencanaan yang memperhatikan kondisi geografis, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda dengan wilayah daratan.
Karena itu, sinergi antarorganisasi perangkat daerah diperlukan agar program pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan infrastruktur dapat berjalan secara terarah.
“Pulau-pulau di Kecamatan Sangkarrang adalah bagian dari Kota Makassar yang harus kita jaga bersama. Karena itu, pemerintah terus menyusun berbagai program dan bantuan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah kepulauan. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar hingga pelayanan publik menjadi prioritas yang harus kita jalankan,” pungkasnya.
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap kesenjangan akses pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan dapat terus dikurangi. Penyaluran bantuan pendidikan, rencana ambulans laut, dan revitalisasi sekolah menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Sangkarrang secara berkelanjutan. (*)
