INFOKINI.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan Fachruddin Rangga mengeluhkan terkait aturan yang membatasi tentang kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam membantu masyarakat.
Hal tersebut disampikan Rangga saat pertemuan konsultasi bersama dengan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Rabu (7/4/2021).
Menurut Rangga, sebagai anggota perwakilan rakyat tidak ada batasan agar bisa membantu masyarakat sebagaimana yang menjadi kewenangan pemerintah untuk diberikan kelonggaran.
“Saya hanya mencoba memberi pertimbangan terhadap fenomena yang ada selama ini. Dimana Anggota DPR RI dalam menyalurkan bantuan baik berupa fisik maupun bantuan lainnya tidak dibatasi dan tidak dihalangi aturan kewenangan,” lanjut Rangga.
Sementara kata dia, pemerintah daerah, khususnya di Sulsel terlalu banyak pembatasan kewenangan, di lain sisi masyarakat di bawah tidak tahu tentang aturan kewenangan itu.
“Kita semua berharap dengan kehadiran Satgas Korsub Pencegahan dan Ka Satgas Korsub penindakan KPK RI dapat menyalurkan informasi dan kondisi tersebut ke kementerian terkait, karena kita tidak ingin melabrak regulasi sehingga butuh solusi dan kelonggaran terhadap kondisi tersebut,” jelas politisi Golkar ini.
Menanggapi itu, Tim Satgas Korsub Penindakan KPK RI, Jarot, tidak ingin menyikapi terlalu jauh terkait hal tersebut. Menurutnya itu bukan menjadi kewenangannya.
“Intinya tetap harus berhati-hati semua dalam bertindak, karena setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara pasti ada proses hukum yang berjalan,” ujarnya.
Dijelaskan Jarot bahwa, adapun langka strategis KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan, akan tetapi jika mental manusia lemah maka bisa terjadi.
“Sehingga penyebabnya bukan hanya sistem yang lemah tapi mental manusia juga,” tutupnya.
