INFOKINI.ID, MAKASSAR – Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam otonomi khusus (otsus) dapat dirasakan betul oleh masyarakat setempat di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu dikatakan oleh akademisi Fisip Unhas sekaligus pendiri Serum Institute Andi Ali Armunanto dalam dialog publik bertema “Mendorong Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat”, di RM Torani Makassar, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Sabtu (8/5/2021).
Dalam dialog yang juga dihadiri perwakilan mahasiswa Papua dan Papua Barat itu mengemuka sejumlah permasalahan yang timbul terkait dengan kondisi pasca otsus.
Menurutnya, sebagian masyarakat sudah merasakan dampak positif dari otsus. Hanya saja masih ada oknum tertentu yang cenderung mau menikmati sendiri.
“Ini pekerjaan besar pemerintah agar ada transparansi dalam pengelolaan (dana) otsus,” kata Andi Ali.
Pengamat politik Unibos Makassar Dr Arif Wicaksono mengatakan bahwa, pentingnya membangun kesadaran politik dan nasionalisme masyarakat Papua demi terwujudnya kesejahteraan di tanah Papua.
“Banyaknya pelanggaran HAM yang menjadikan rakyat Papua sebagai korban. Tingginya angka kemiskinan di wilayah Papua dan dugaan penyelewengan dana otsus serta masih adanya kasus korupsi di Papua,” jelas Arif.
Sementara itu, pengamat pertahanan Arqam Azikin dalam materinya membahas terkait perlunya sinergitas antara warga Papua dan pemerintah.
Arqam mengungkapkan bahwa, beberapa waktu lalu ada insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di Kedubes RI di Melbourne yang notabene dikibarkan bukan orang Papua asli, diindikasikan “pesanan” atau “titipan” oleh kepentingan luar negeri.
“Hal ini tidak lepas dari sumber kekayaan alam Papua. Secara strategi perang, untuk mencaplok suatu negara, maka kuncinya kuasai wilayah strategis, salah satunya adalah Papua,” ujar Arqam.
Ia menuturkan bahwa, perlu diketahui, banyaknya aksi kejahatan sekarang dilakukan tanpa pandang bulu. “Malah yang menjadi obyek sasaran termasuk orang asli Papua,” tambahnya.
Selain itu kata dia, dari sudut pandang pertahanan Negara, besarnya dana otsus dinilai tidak tepat sasaran.
“Jadi, menurut hasil pengamatan saya, masyarakat Papua yang cinta NKRI masih banyak. Semoga kedepan, situasi kamtibmas dapat terjaga,” tutupnya.
