INFOKINI.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menetapkan rencana kerja (renja) tahun anggaran 2021 hingga 2022, di Ruang Paripurna Dewan Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Rabu (28/7/2021).
Penetapan tersebut setelah melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dan Darmawangsyah Muin.
Dalam kesempatan itu, Andi Ina Kartika Sari mengucapkan terima kasih kepada anggota yang patuh menghadiri rapat paripurna, sehingga penetapan renja bisa ditetapkan.
Menurutnya, renja merupakan pegangan dokumen untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Hari ini tanggal 28 Juli melalui rapat paripurna ditetapkan secara resmi penetapan renja tahun anggaran 2022 setelah semua fraksi mengatakan setuju untuk ditetapkan,” ujar legislator Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini.
“Semoga tim perumus renja yang berjumlah 20 orang bisa bekerja dengan baik yang diketuai langsung oleh Ketua Komisi A Selle KS Dalle,” tambahnya.
Ketua Tim Perumus Renja Selle KS Dalle mengatakan, beberapa pekan terakhir timnya telah melakukan perumusan dan membuat beberapa catatan yang penting untuk disampaikan dan disetujui oleh semua fraksi.
Selle menuturkan bahwa, ada dua catatan yang paling penting untuk kegiatan 2022. Pertama, perlu ada revisi terkait dengan pemberian transfortasi peserta yang ikut rapat.
“Serta revisi soal biaya konsumsi di DPRD Sulsel lebih rendah dari daerah lainnya,” tegasnya.
Kedua kata dia, pihaknya tidak mau lagi ada format ganda sehingga berharap dalam waktu dekat ini akan melakukan revisi Peraturan Gubernur.
“Tim perumus terdiri dari 20 orang yang telah dibentuk pada rapat pertama diminta jadi tim perumus sehingga laporan yang kami sampaikan di paripurna merupakan percikan dari 20 orang anggota,” beber Selle.
Sekretaris Fraksi Golkar Rahma Pina menuturkan bahwa, jika pihaknya memberikan empat catatan terkait renja. Pertama, agar supaya penyusunan tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, renja tahun 2022 untuk utamakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Ketiga, peningkatan kinerja anggota DPRD dan kedisiplinan dewan, dan keempat sistem percepatan pelayan kesehatan.
“Putusan ini menjadi satu kesatuan sehingga kami Fraksi Golkar setuju Renja 2022 untuk ditetapkan,” tutur RP, akronim namanya.
Senada Ketua Fraksi NasDem Ady Ansar menyampaikan bahwa, Fraksi Nasdem pada prinsipnya setuju. Namun, tetap memberikan catatan agar renja optimal baik segi waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan.
“Kita harap 2022 anggota DPRD memberikan kinerja yang baik pada masyarakat. Ini merupakan kebijakan besar di DPRD. Kami berharap sekwan juga tetap pada kaidah pengelolaan yang baik,” ucap Ady.
Sementara itu Anggota Fraksi PAN, Irfan AB menambahkan bahwa, penetapan renja yang ada tambahan pengawasan kode etik, hal ini sesuatu yang sudah sangat luar biasa baik dalam segi pengawasan maupun penganggaran dan peraturan daerah.
“Ini instrumen untuk meningkatkan kedisiplinan anggota dan sekretariat menjadi bagian supporting dan lancarnya kegiatan dewan secara profesional,” pungkasnya.
