INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, menyoroti masih banyaknya jabatan fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang dijabat pelaksana tugas (plt).
Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi A, Selle KS Dalle, di ruang kerjanya, lantai 2 Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (18/11/2021).
Menurut Selle, Pak Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman seharusnya memprioritaskan persoalan yang lebih urgen pada saat mengambil alih tanggung jawab sebagai pengendali pemerintahan.
“Tetapi kan Pak Plt sudah masuk nyaris 10 bulan atau sekitar 9 bulan menjadi pengendali pemerintah, belum bisa dia normalkan dua hal itu,” jelasnya.
Pertama kata Selle, terkait dengan struktur pemerintahan, dimana masih banyak sekali pelaksana tugas (Plt) di jajaran eselon II, termasuk eselon di bawah yang posisinya sangat strategis.
“Misalnya Sekretaris Dinas, kemudian kabid-kabid program dan lain sebagainya, termasuk beberapa Kepala SMA dan SMK di Sulsel. Jadi struktur pemerintahan ini tidak normal,” ujar Selle.
Legislator Fraksi Demokrat DPRD Sulsel iin juga mengingatkan Plt Gubernur soal masa jabatan yang secara normal tinggal satu tahun lagi membahas anggaran.
“Jadi, dari sisi waktu tinggal 2022, karena 2023 ndak sampai lagi di akhir dia (pembahasan APBD), September tanggal 18 September berakhir periodenya 2023,” bebernya.
Olehnya itu kata dia, diminta untuk segera menormalkan struktur pemerintahan, karena itu menjadi prioritas ketika jadi Plt Gubernur Sulsel.
“Dia (Plt Gubernur) datang langsung menghadap khusus kepada Mendagri, bahwa kami ini mau menormalkan struktur pemerintahan. Karena ada target-target RPJMD, misalnya yang kami harus penuhi,” terang Selle.
Selain itu lanjutnya, terkait kondisi keuangan yang tidak bisa dinormalkan sampai sekarang. Bayangkan belum berakhir 2021 ini, sudah diperkirakan bisa jadi ada utang luncuran dari 2021 ke tahun 2022.
“Dari 2020 ke 2021 sudah pontang-panting kita menyelesaikan, ini belum berakhir 2021 bisa jadi ada lagi udah luncuran dari 2021 ke 2022,” tuturnya.
“Jadi dua hal yang menarik struktur dan keuangan. Struktur pemerintahan dan kondisi keuangan pemerintah provinsi yang menurut saya sampai sekarang belum dinormalkan oleh Pak Plt,” tambah Selle.
Ia juga menambahakan bahwa, kalau struktur pemerintahan normal, maka program apapun yang Pemerintah Sulsel buat sudah bisa langsung bergerak cepat.
Namun sebaliknya, kalau struktur pemerintahan yang tidak normal, program apapun yang direncanakan dan sudah ditetapkan, tidak ada jaminan bisa tercapai dengan baik.
“Begitu pun kalau ada program yang bagus kondisi keuangan ndak normal bagaimana diselesaikan,” tutupnya.
