INFOKINI.ID, MAKASSAR – Jaringan Organisasi Difabel Makassar menggelar dialog dengan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang akan berkompetisi dalam Pilkada Makassar 2020.
Acara tersebut berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom yang dihadiri sejumlah organisasi difabel/penyandang disabilitas beserta sejumlah organisasi yang peduli dengan isu disabilitas.
Direktur PerDIK, Abd. Rahman mengatakan saat dialog ini berlangsung, hanya satu kandidat yang nampak betul-betul serius mengikuti kegiatan.
Dari kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, hanya dua kandidat yang hadir yakni Danny Pomanto dan Abdul Rahman Bando. Namun hanya Danny yang terlibat aktif berdiskusi dengan peserta dialog, sedang peserta sama sekali tidak mendengar suara Abdul Rahman Bando, karena perkara jaringan.
“Sebenarnya kami sudah hubungi semua kandidat sejak pekan lalu. Bahkan kami sudah menyiapkan profile masing-masing kandidat untuk kita perkenalkan ke teman-teman difabel,” jelasnya, Selasa (29/9/20).
Menurutnya, dari diskusi yang dilaksanakan bisa menilai bagaimana keberpihakan para calon pada kelompok rentan, terutama difabel.
“Dari sini saya rasa kita bisa menilai bagaimana keberpihakan para calon pada kelompok rentan, terutama difabel. Kita sudah sediakan ruangnya, tapi mereka sendiri yang enggan mendekat,” lanjutnya.
Sebelum acara ini berlangsung, menurut Ishak Salim, Ketua Yayasan PerDIK, sudah konfirmasi hadir 4 pasangan kandidat wali kota dan wakil wali kota Makassar pada acara dialog politik tersebut dan perwakilan dari 11 organisasi disabilitas di kota Makassar.
“Semalam itu saya sudah dihubungi oleh dua kandidat, yang konfirmasi kalau mereka mau hadir,” terang Ishak.
Aspirasi Warga Difabel Kota Makassar
Walaupun hanya dihadiri oleh satu kandidat, dialog politik difabel itupun berlangsung dengan santai tapi serius. Dialog ini adalah ruang partisipasi difabel yang baru pertama kali dilakukan di Makassar. Mereka pun curhat dengan sang kandidat.
Sejumlah organisasi difabel yang hadir menyiapkan paparan singkat fenomena sosial atau masalah sosial yang dihadapi difabel sesuai karakteristik disabilitas setiap organisasi dan pertanyaan singkat untuk semua kandidat. Selanjutnya, kandidat akan merespon dan memberi jawaban. Selain itu, para kandidat akan menyampaikan visi dan misinya terkait isu disabilitas.
Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan (PKSS) Mursalim menyampaikan beberapa fenomena yang dihadapi mereka yang sedang dan pernah mengalami kusta. Menurutnya, kadang orang yang sedang menerima kusta mendapatkan beberapa tindakan diskriminasi, baik dalam isu ketenagakerjaan dan isu pendidikan.
Mursalim mencontohkan bahwa kadang orang yang baru mengalami kusta di saat sedang bekerja di suatu tempat atau sedang bersekolah di sebuah lembaga pendidikan, biasanya mereka langsung dikeluarkan dari tempat kerjanya atau sekolahnya. Padahal, mereka sebenarnya bisa berobat dan bisa sembuh.
Kalau sudah seperti itu, mereka sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat kerja ataupun ke sekolah. Jadi menurut Mursalim, perlu ada edukasi yang dilakukan pemerintah pada berbagai pihak mengenai pengetahuan tentang kusta, bahwa kusta itu tidak menular dan bisa sembuh.
Ismail yang merupakan sekretaris Persatuan Tunanetra (PERTUNI) Sulawesi Selatan menyampaikan lima hal kepada para kandidat yakni; aksesibilitas layanan publik, ketenagakerjaan, pendidikan inklusi, tidak diperhatikannya para warga difabel yang tidak berada dalam naungan panti atau yayasan, serta aksesibilitas fasilitas umum.
Ismail menekankan bahwa selama ini, ketika pemerintah merencanakan suatu program pemberdayaan terhadap difabel netra atau buta, itu kebanyakan berdasarkan prasangka. Bahwa orang buta hanya bisa memijit ataupun menyanyi. Padahal, banyak sektor-sektor lain juga yang bisa dimasuki difabel netra.
“Sekarang itu sudah banyak dari kalangan kami yang kuliah di berbagai jurusan. Jadi kami juga seharusnya diakomodir untuk memilih pekerjaan lainnya,” tutup Ismail.
Sementara, HJ Ramlah dari organisasi Tuli (GERKATIN Sulawesi Selatan), banyak menyoroti soal masih tidak aksesnya berbagai layanan publik yang selama ini telah menghambat Tuli di Makassar untuk mendapatkan haknya. Dia mencontohkan bahwa selama ini belum ada juru bahasa isyarat yang tersedia di sekolah-sekolah inklusif.
Ni Nyoman Anna dari Persatuan Orangtua dengan Anak Autis (POAAM) menyampaikan, salah satu tantangan bagi anak autis selain pemahaman masyarakat yang masih minim tentang autisme, juga sistem pendidikan yang konon inklusi tapi kenyataannya manajemen sekolah dan para guru belum begitu paham tentang penanganan autistik. Padahal orang dengan disabilitas itu memiliki karakter dan pemahaman yang berbeda. Akibatnya masih banyak yang salah paham tentang autisme ini.
Dia pun mempertanyakan sejauh mana para kandidat ingin lebih jauh memahami disabilitas ini dan seberapa besar mau meluangkan anggarannya untuk disabilitas.
Muhammad Haidir selaku direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar turut menyuarakan isu yang belakangan erat kaitannya dengan warga difabel. Sejauh ini dari sisi regulasi, bantuan hukum itu belum menyasar kelompok difabel. Padahal, sejak tiga tahun terakhir LBH banyak mendampingi sejumlah organisasi difabel yang menangani difabel yang berhadapan dengan hukum. Bagi Haidir, isu ini juga penting diperhatikan oleh pemerintah yang akan datang.
Sementara itu dalam paparannya, Danny Pomanto menyampaikan tiga visi misi dengan delapan format masa depan. Salah satu poin yang dia tekankan adalah pembuatan Perda Omnibus Makassar Kota Dunia yang juga akan memasukan kepentingan difabel di dalamnya.
Selain itu, karena banyaknya persoalan pendidikan yang diungkapkan para perwakilan organisasi disabilitas, dia berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa difabel untuk jenjang SD dan SMP. (Nurhidaya)
