INFOKINI.ID, BAU-BAU– Sinergitas yang baik dan untuk hal-hal kebaikan antara TNI AD, pemerintah, serta seluruh unsur Forkopimda setempat akan membuahkan hasil yang baik pula. Dilibatkannya TNI dalam program pembangunan diharapkan bisa mempercepat terwujudnya keinginan pemerintah, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso dalam kesempatan ramah tamah, bersama seluruh pasukan TNI yang terlibat dalam pengamanan kunjungan Presiden RI di Kota Baubau 26-27 September 2022. Orang nomor satu di Kodam Hasanuddin ini meminta pemda setempat untuk selalu menjadikan kodim sebagai mitra dalam bekerja. Pangdam juga menyebut keberhasilan dalam pengawalan kunker presiden di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bentuk kerjasama yang baik dari semua pihak yang ikut terlibat, khususnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Jenderal bintang dua ini menitipkan Kodim 1413/Buton kepada tokoh maupun pemerintahan untuk diajak bekerjasama sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintahan bisa tercapai dan berjalan dengan baik. “Ajaklah Kodim 1413/Buton untuk bekerjasama. Tetapi bekerja yang baik bukan yang ilegal. Karena saya yakin dengan kebersamaan kita akan membuahkan sesuatu hal yang lebih baik,” ujar Mayjen Totok di hadapan sejumlah pejabat TNI dan unsur Forkopimda Bau-bau dan Buton yang hadir. Mayjen Totok juga menitip pesan kepada seluruh TNI agar jangan pernah meninggalkan rakyat. “Tanamkan selalu slogan 6K, yaitu karakter, kapabel, kontemporer, kompak, kesemestaan dan kerakyatan. Jadikan pedoman dalam bekerja dan mengabdi. Ingatlah, TNI berasal dari rakyat. Jadi jangan pernah meninggalkan rakyat,” jelas pangdam.
Di kesempatan yang sama, Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, mengucapkan selamat kepada pangdam XIV/Hasanuddin atas kesuksesan pengawalan kunker presiden. Momentum ini juga dimanfaatkan La Ode Ahmad untuk meminta mantan Danpussenarmed ini, menyuarakan Kepulauan Buton sebagai provinsi baru.
“Dengan menjadi provinsi, tentu roda pemerintahan dan layanan kepada masyarakat akan lebih cepat dan lebih baik. Sehingga masyarakatnya akan bisa lebih sejahtera. Tentunya, saran dan masukan Bapak Pangdam untuk pemekaran Provinsi Buton Kepulauan di dengar pemerintah pusat,” harapnya.
Turut hadir Pejabat TNI di wilayah Korem 143/HO, Pj Bupati Buton, Pj Bupati Buton Selatan, Ketua DPRD Baubau, Kapolres, Kajari Buton dan unsur Forkopimda lainnya.
