INFOKINI.ID, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Sulsel kembali membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 perubahan, Rabu (30/9/2020).
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah usai memimpin rapat mengatakan, dalam pembahasan tadi banyak dinamika yang berkembang, terutama karena ada pos pinjaman.
“Pijaman itu sudah clear, PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dalam hal ini Departemen Keuangan sudah setuju. Tinggal secara administratif proposalnya masih diverifikasi supaya bisa ditentukan jumlah apakah Rp1 triliun ataukah Rp1,4 triliun,” kata Ni’matullah di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (30/9/2020).
Olehnya itu, kata dia, di Banggar mengambil asumsi moderat, untuk sementara pihaknya mengasumsikan pinjam yang akan masuk itu cuman Rp1 triliun. Sambil melihat perkembangan beberapa hari ini berapa yang fix di Departemen Keuangan.
“Karena tadi Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) tidak hadir karena dia urus langsung di Jakarta, dia berangkat kemarin sore mudah-mudahan sebentar sore dia balik adami jawaban clear,” ucapnya.
Untuk anggaran perubahan yang disepakati antara Banggar DPRD Sulsel dan TAPD Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sulsel di APBD perubahan tuhun 2020 ini sebesar Rp10,8 triliun.
“Jadi, (disepakati) Rp10,8 triliun, tidak ada peningkatan. Seandainya tidak ada pinjaman mungkin kita defisit. Defisitnya itu sekitar hampir 700 atau sekitar 670 (miliar) sekian, defisit karena covid,” tutur Ni’matullah.
Ia mengungkapkan bahwa, ada beberapa penyebat defisit. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama itu turun sekitar 30 sampai 40 persen.
“Kemudian dana bagi hasil berkurang 50 persen, itu transfer dari pusat. Kan kita juga setiap tahun dapat sekitar 500 miliar itu biaya cukai rokok itu juga berkurang,”
Selanjutnya kata dia, pajak Bahan Bakar Minyak (BBM), maksudnya pihak Pemerintah dapat dari Pertamina. Sementara pajak bahan bakar itu juga menurun jauh, karena penjualan turun, dan sebagainya.
“Itu yang menyebabkan defisit. Defisit kita seandainya tidak ada pinjaman itu sekitar hampir 1 triliun, 900 (Miliar) sekian, jadi untung saja pemerintah pusat memberi opsi,” tandasnya.
Ia juga menambahkan, di DPRD kenapa relatif menyambut baik pinjaman itu. Karena pinjaman itu berupa pinjaman lunak, itu bunganya nol persen dan dikasih jangaka waktu hingga 8 tahun.
“Antinya kita ringan karena mencicil pokok. Itupun kita mencicil pokok dipotong dari DAU (Dana Alokasi Umum). Selama ini kan kita hampir setiap tahun DAU naik antara 300 sampai 400 (miliar),” jelasnya.
“Jadi, nanti kemungkinan tidak ada kenaikan, kenaikannya itu dipakai bayar,” pungkasnya. (Muh. Saddam)
