INFOKINI.ID, BOGOR– Tujuh poin penting menjadi penegasan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia tahun 2023, yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (17/01/2023). Tujuh poin tersebut yaitu penguatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi, tata kota, dan stabilitas keamanan Pemilu 2024.
Rakornas yang bertemakan ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’ ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari para menteri, kepada daerah dan forkopimda se-Indonesia. Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso mengatakan bahwa apa yang menjadi poin penting dari arahan dan presiden merupakan kewajiban bagi TNI untuk melaksanakannya. Terlebih seluruh arahan yang disampaikan tambah jenderal bintang dua ini, telah menjadi bagian dari perintah harian Kasad, yaitu meningkatkan sinergitas dengan komponen bangsa dalam menyukseskan program-program pemerintah.
“Kewajiban TNI AD untuk ambil bagian dam mensukseskan program pemerintah. Ada tujuh poin utama yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Diantaranya juga telah kita lakukan di wilayah Kodam Hasanuddin dalam membantu pemerintah daerah, seperti penanganan urusan ekonomi dengan berkolaborasi dengan stake holder di wilayah, penanganan kemiskinan dan stunting yang melibatkan personel jajaran Kodam Hasanuddin sampai tingkat babinsa, serta kesiapan dalam menjaga stabilitas keamanan pada Pemilu 2024 mendatang. Saat ini semua telah berjalan. Arahan presiden tentu menjadi perhatian khusus bagi kita,” tegas mantan Gubernur Akmil ini.
Dalam rakornas juga dilakukan diskusi bersama yang terbagi dalam empat panel. Panel pertama terkait pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, panel kedua terkait penguatan investasi, hilirisasi dan perizinan usaha. Sementara panel ketiga menitikberatkan pada penanganan Covid-19, stuting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial. Dan panel keempat membahas stabilisasi politik, hukum, pengamanan dan pengawasan.(*)
