INFOKINI,ID, JAKARTA – Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO marak belakangan di Tanah Air. Indonesia disebut menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan kasus TPPO tertinggi.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pihaknya perlu mendengar klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI atas fenomena ini. Meutya menyebut, Kemenlu punya koneksi sebab ini kejahatan lintas negara.
“Nanti kita sebetulnya kalau ranah ini memang karena Kementerian Luar Negeri, di bawah pengawasan Komisi I juga. Jadi nanti kita akan memanggil Kementerian Luar Negeri,” kata Meutya kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (10/6/2023).
“Tapi sesungguhnya permasalahannya bukan di Kemenlu, tapi bagaimana pintu luar itu dijaga, bagaimana edukasi di masyarakat itu tetap di jaga. Itu yang penting,” imbuh dia.
Meutya juga menyoroti perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Meutya mengatakan pihaknya akan memanggil Kemenlu untuk secara khusus mendalami TPPO.
“Tapi tetap di Komisi I karena kita berbicara dengan Kemenlu. Jadi ada celah juga untuk kita masuk mendalami maraknya perdagangan orang yang saat ini, terutama perempuan dan anak kecil,” tuturnya.
“Kemarin kita baru seleasai rapat anggaran dengan seluruh mitra jadi belum membahas secara khusus, tapi mudah-mudahan seminggu atau dua minggu lagi bisa kita panggil kembali,” imbuhnya.
